NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mengelar rapat Paripurna ke-11 dan ke-12 Masa sidang I, dalam rangka penyampaian pemandangan umum oleh fraksi-fraksi atas nota pengantar Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun 2021, di ruang rapat Paripurna DPRD Nunukan, Selasa (28/9).
Dalam pemandangan umum ini, 5 Fraksi yakni Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) dan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN).
Anggota DPRD Hamsing, dari Partai Hanura dalam pandangannya menyampaikan bahwa, Pemerintah daerah dalam anggaran perubahan APBD tahun 2021 kiranya tidak boleh menampikan hal-hal yang disepakati bersama dengan dewan perwakilan daerah, atas komitmen untuk membayar hutang kepada pihak-pihak ketiga yang sudah melaksanakan pembangunan atas proyek pembangunan yang dananya bersumber dari APBD Nunukan.
Pemerintah daerah diharapkan fokus dalam mengoperasikan RSUD Pratama di Sebuku, Fraksi Hanura juga berharap Pemerintah Daerah menyusun anggaran baik perubahan dan anggaran murni di tahun yang akan datang dengan selektif dan prioritas.
Banyaknya anggaran daerah yang terserap dalam penangganan Covid-19, Fraksi Hanura meminta tim gugus Covid-19 dapat mengontrol super ketat hingga pelaksanaan di lapangan sehingga dapat memaksimalkan anggaran yang digunakan dan tepat sasaran. sementara dari sisi pendapatan yang semula diproyeksikan sebesar Rp. 1.296 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp.1.341 miliar atau 3,41 persen, harus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pendapatan.
Fraksi Hanura juga memberikan masukan agar pemerintah daerah dalam anggaran perubahan dengan waktu yang tersisa sangat singkat, sehingga seluruh program yang direncanakan dapat dilaksanakan minimal 90 persen, Pemerintah diharapkan untuk memprioritaskan sektor ekonomi dalam menghidupkan UMKM, Kesehatan dan Pendidikan.
Fraksi Demokrat melalui Darmawansyah dalam pandangannya, meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam RAPBD perubahan agar menyesuaikan perkembangan perekonomian akibat Covid-19, baik secara makro maupun adanya kondisi fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
APBD Perubahan tahun 2021 fokus pada jaringan pengaman sosial dan bantuan sosial yang harus tersebar di tiap kecamatan.
Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah Kabupaten Nunukan agar melakukan penguatan UMKM dan usaha lainnya yang bergerak disektor primer dalam menjamin ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, dalam rancangan KUA dan PPAS ada selisih antara alokasi belanja pegawai dengan jumlah belanja pegawai yang seharusnya sama antara lokasi dan jumlah belanja pegawai, oleh karena itu Fraksi Demokrat meminta agar tim PPAD lebih cermat dan teliti dalam membuat resume belanja pegawai.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar target PAD dalam APBD Perubahan lebih di tingkatkan dalam OPD terkait administratif dan lebih serius, memikirkan sumber-sumber PAD serta disesuaikan dengan pertumbuhan laju ekonomi.
Selanjutnya pandangan Fraksi PKS diwakili Andi Krislina menyampaikan, mendukung pemerintah dengan memberikan alokasi khusus dengan anggaran yang cukup besar terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penangganan pandemi covid-19, akan tetapi perlu pengawasan yang ketat dari pemerintah dikarenakan sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan disalah gunakan.
Fraksi PKS juga mengapresiasi kinerja kinerja tenaga medis yang menjalankan tugas serta pembatasan kunjungan ke rumah sakit oleh keluarga pasien guna mencegah penularan penyakit.
Namun yang menjadi perhatian bersama terkait kekhawatiran masyarakat yang ingin berobat dan rawat inap di RSUD Nunukan. Kekhawatiran mereka karena pasien yang saat berobat atau rawat inap terhadap penyakit tertentu, sebelumnya tidak mengalami gejala reaktif Covid-19 namun kemudian menjadi status suspek Covid-19.
Program pemberantasan kemiskinan yang benar-benar tersampaikan namun realisasi banyak yang tidak mendapatkan pelayanan program tersebut, angka kemiskinan terus bertambah. Begitu juga pembinaan UMKM yang kurang oleh dinas terkait.
Fraksi PKS juga menyebutkan kendala utama pengusaha pemula di bidang UMKM adalah dikarenakan persoalan pemasaran. Jika alur distribusi dan rantai pemasaran tidak ada maka UMKM tidak bisa berkembang, sehingga pemerintah harus mencari peluang pemasaran dengan melakukan kerjasama dengan pengusaha dari luar negeri, termasuk membuka jalur transportasi laut dari Nunukan ke luar Pulau Jawa dan daerah lainnya.
Terkait program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, Fraksi PKS sepakat dengan program yang menjadi prioritas pemerintah, namun perlu digaris bawahi harus menjadi perhatian terkait pendataan, pengawasan hingga manfaatnya benar-benar serius dan harus sesuai dengan data yang akurat.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) diwakili Amrin Sitanggang dalam Pandangan umumnya menyampaikan bahwa, Mengapresiasi penyampaian nota keuangan Rancangan belanja dan pendapatan daerah, perubahan anggaran 2021.
Kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang membawa dampak penurunan stabilitas diberbagai aspek kehidupan masyarakat, namun pemerintah tetap optimis dalam menghadapi situasi kondisi tersebut.
Fraksi PPN berharap pemerintah Kabupaten Nunukan agar kiranya pelunasan hutang menjadi prioritas pemerintah dalam perancangan APBD Tahun 2021, sehingga tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
Fraksi PPN mengharapkan Pemerintah Nunukan dalam anggaran kebijakan belanja daerah pada perubahan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021 berupa efisiensi melalui recofusing pada kegiatan prioritas lebih produktif sesuai visi misi.
Selain itu, Pemerintah Nunukan diharapkan mengambil langkah tegas dalam merasionalkan belanja-belanja tertentu dan di relokasi kan untuk pandemi covid-19, sehingga dapat membangkitkan sektor perekonomian dari keterpurukan.
PPN juga berharap pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta struktur, harus menjadi perhatian bersama dalam hal pengawasan dan pelaksanaannya.
Sementara Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) yang dibacakan oleh Siti Raudiyah Arsyad dalam pandangan umumnya meminta pemerintah memberikan penjelasan belanja kesehatan dan kegiatan prioritas yang dimaksud.
Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Nunukan apakah sudah mencapai target sasaran juga menjadi pertanyaan Fraksi GKP dan berharap pemerintah secara berkelanjutan untuk mensosialisasikan gerakan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Fraksi GKP juga berpendapat dengan pencabutan PPKM merupakan langkah yang baik yang dilakukan pemerintah daerah dengan trading kasus yang semakin membaik, namun Pemerintah dihimbau untuk konsisten mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan.
Fraksi GKP berharap dengan Raperda yang nantinya menjadi peraturan daerah bisa menjawab segala masalah, tantangan saat ini dan akan datang, sehingga APBD tahun 2021 dapat menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa pandemi Covid-19. (KA/PK)
