NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menandatangi nota kesepahaman/MoU dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) di Ruang Rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati pada Kamis (09/06/22).
Hj Asmin Laura Hafid dalam sambutannya menyebutkan keberhasilan Pemkab Nunukan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-7 kalinya atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK RI merupakan bukti pengelolaan keuangan negara oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Nunukan semakin membaik, akuntabel dan profesional.
“Prestasi ini juga menunjukkan keberhasilan Pemkab Nunukan membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk Kantor wilayah DJPb Kaltara,” sebut dia.
Ia melanjutkan, sinergi dan kolaborasi ini akan menjamin APBN dan APBD yang dikelola pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Di Kaltara pada 2022 ini, Lanjut Laura, alokasi APBN mencapai Rp4,83 T yang tersebar di pemerintah provinsi dan lima kabupaten/kota, di mana 11 persen atau 534 M dialokasi untuk satuan kerja di wilayah Kabupaten Nunukan.
“Pagu belanja APBN di Nunukan 54,63 persen di antaranya dialokasikan untuk dana TKDD dan dana tugas perbantuan serta sisanya untuk 242 M atau 54,37 persen dialokasikan untuk satuan kerja instansi vertikal,” papar Laura.
Ia menegaskan, demi pemulihan perekonomian, Pemkab Nunukan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang mana pada 2021 berjumlah 2.576 mengalami peningkatan pesat hingga kini mencapai 13.145.
Disebutkan, APBN juga digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai badan layanan umum daerah di Kabupaten Nunukan.
“Kendati dua sektor ini mendapatkan porsi anggaran memadai, tidak berarti sektor lainnya terlupakan. Namun anggaran negara ini akan tetap dialokasikan sesuai dengan prioritas dan proporsi sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD,” beber Laura.
Ia berharap, penyerapan seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat terlaksana sesuai rencana dan tahapan yang telah disusun sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. (skr)
