NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Bupati Nunukan Hj Asmin Laura menghadiri Launching Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pemuka agama (Imam dan Pengurus Masjid) kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Nunukan dan Baznas Nunukan di Ruang Rapat VIP Lt. IV Kantor Bupati, pada Jumat, (10/06/22).
Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolik kartu kepesertaan non ASN, santunan kematian dan beasiswa kepada dua anak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal.
Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandah dalam sambutannya menyampaikan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan.
“Jaminan ini diberikan kepada pekerja formal yang kehilangan pekerjaannya karena sesuatu dan lain hal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelas Asep.
Disebutkan, sebesar 45 persen dan 25 persen dari upah terakhir akan dibayarkan oleh BPJS ketenagakerjaan selama enam bulan dengan asumsi belum mendapatkan pekerjaan baru.
Selain itu, peserta juga akan diikutkan pelatihan sebagai upaya menambah skill (up skilling) dengan harapan menambah peluang mendapatkan pekerjaan baru.
“Ketiga, diberikan kemudahan akses informasi pasar kerja sehingga peserta bisa mengetahui dan melamar di peruhasaan yang membuka lowongan pekerjaan,” Bersifat asuransi Jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan yakni jaminan hari tua dan jaminan pensiun, beber Asep.
Disampaikan Asep, sekitar 61 ribu tenaga kerja Nunukan, baru sepertiga di antaranya yang bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dari jumlah tersebut telah disalurkan santunan sekitar Rp5,6 M atas 461 klaim selama 2022 ini.”Melihat data ini, kami berharap Pemkab Nunukan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dan bersinergi guna melibatkan sekitar 40 ribu pekerja yang belum menjadi peserta,” harap Asep.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura menyambut baik Program BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas. Menurutnya, perlindungan terhadap tenaga kerja sangat penting sehingga Pemkab Nunukan meminta agar perusahaan mengikutsertakan pekerja mereka baik program BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.
“Hanya saja, memang masih ada beberapa pekerja yang belum ikut serta karena persoalan identitas mereka, dan kami sudah meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera menuntaskannya,” jelas Laura.
Disamping itu, Laura juga berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat mempermudah proses klaim melihat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terdiri atas pulau-pulau serta akses sarana dan prasarana yang belum memadai di sejumlah wilayah.
Terkait banyaknya tenaga kerja yang belum ikut serta BPJS Ketenagakerjaan, Laura meminta pihak-pihak terkait dapat berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga ke depannya, pekerja ini memiliki jaminan sosial. (skr)
