NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Paripurna ke-4 Masa Sidang ke III mengenai pemandangan umum anggota DPRD Nunukan melalui fraksi-fraksi atas penyampaian Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan 2021, Selasa, (28/06/22).
Anggota DPRD Nunukan Gat Khaleb dari Fraksi Demokrat saat menyampaikan pandangan Fraksinya terhadap LPj APBD Nunukan Tahun 2021 mengatakan, Pemkab Nunukan telah memenuhi kaedah-kaedah yang benar dalam hal penyampaian laporan keuangan daerah. Sebab WTP adalah predikat hasil audit keuangan yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian pada standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada ketentuan perundangan-undangan dan efektifitas pengendalian intern.
“Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Kab. Nunukan yang telah mendapat predikat WTP yang ke 7 secara berturut-turut. Ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah Nunukan,” katanya.
Gat menuturkan, dalam konteks Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa secara umum pelaksanaan APBD Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik. Baik, tidak berarti tanpa kekurangan.
“Kita harus jujur mengakui bahwa masih ada kekurangan sana-sini dengan macam-macam kendala, termasuk kendala karena pandemi Covid 19. Ada kegiatan yang terpaksa dibatalkan akibat recofusing dan ada yang tidak bisa terlaksana secara maksimal, dst, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan,” tuturnya.
Untuk itu, Fraksi Demokrat mengajak seluruh elemen untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan. Ini tidak mudah, sebab ada banyak sektor ekonomi terkait yang harus dipacu kembali.
“Percepatan pemulihan ini harus dimulai dari sektor ril (UMKM), karena sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak (pedagang pasar, PKL, warung, petani, pekebun, dll). Dengan tumbuhnya sekotor ril ini, Fraksi Demokrat berkeyakinan akan berdampak pada serapan tenaga kerja bidang informal dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat,” bebernya.
“Oleh sebab itu, kami menyarankan agar konsentrasi kita ke depan dimaksimalkan pada upaya-upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersentuhan dengan bagian terbanyak dari masyarakat Kabupaten Nunukan, dan dari alokasi anggaran pada bidang ini, kami berkesimpulan bahwa belum nampak kesungguhan kita membenahi sektor ini,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga menyarankan agar semuanya sungguh-sungguh dan maksimalkan segala usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Capaian tahun 2021 masih bisa ditingkatkan karena masih ada beberapa sektor yang belum maksimal,yang masih berpotensi menambah PAD.
“Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan daerah kita pada dana transfer pusat. Dan patut kita syukuri bahwa pada tahun 2021 ada peningkatan capaian dari target 113 M menjadi 176 M (154%),” ungkapnya.
Salah satu sektor yang sangat terdampak akibat Pandemi Covid adalah sektor bidang pendidikan. Banyak anak-anak didik kita tidak mendapatkan pembelajaran yang memadai, terutama di daerah-daerah pedesaan yang tidak terjangkau jaringan internet.
“Dinas Pendidikan kami anggap gagal memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh siswa-siswi kita selama pandemi. Banyak kab/kota lain di Indonesia yang memberlakukan kebijakan pembelajaran khusus kepada siswa-siswi didaerah-daerah ‘blank spot’,” tegas Gat.
Sehingga Fraksi Demokrat menyarankan ke depan diperlukan perhatian atau perlakukan khusus sehingga siswa-siswi kita mendapatkan kembali hak mereka hilang selama pandemi. Paradigma pendidikan hari ini (lazim disebut merdeka belajar) tidak lagi terpusat pada guru sebagai sumber yang tahu segala-galanya, tetapi menuntut interaksi timbak balik antara guru dan siswa. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator yang mengarah dan membimbing siswa agar tahu. Siswa berproses untuk tahu, tidak langsung tahu dari guru seperti sebelumnya.
“Kami menyarankan agar perhatian terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas guru sebagai fasilitator dan ketersediaan sarana ajar yang memadai menjadi penting untuk dibenahi ke depan,” terangnya.
Fraksi Demokrat mengingatkan, kepada semua, tahun akhir 2023-2024, selain pemulihan ekonomi, tantangan kita tambah berat terkait agenda nasional yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada. Adalah tugas kita semua untuk memastikan ketertiban daerah kondusif sehingga agar agenda nasional ini bisa berlangsung dengan baik dan sukses.
Tantangan lainnya adalah terkait Surat Menpan-RB No. 85/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Tenaga Kerja Honorer. Hal ini penting menjadi fokus perhatian kita semua karena mempunyai dampak besar terkait nasib sekitar 5000-an di Lingkungan Pemda Kab. Nunukan. Oleh sebab itu, perlu dipersiapkan skema-skema atau opsi-opsi minimal dampak.
“Karena ini kebijakan pusat yang kebijakan apapun yang kita ambil, pasti tidak akan memuaskan semua pihak, pasti menimbulkan resistensi, tetapi paling tidak kita semua berada pada posisi mempertimbangkan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak sosialnya,” urainya.
Diakhir kalimatnya, Gat yang mewakili Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar komunikasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Hanya dengan terciptanya komunikasi, kerjasama atau sinergitas yang seimbang dan saling menghormati
“Maka semua harapan masyarakat yang diamanatkan di pundak kita dan semua tantangan-tantangan berat yang ada di depan dapat kita laksanakan dan selesaikan dengan baik,” pungkasnya. (skr/KA)
