Pemkab Nunukan Ajak Masyarakat Sejak Awal Awasi Pelanggaran Pemilu

oleh
oleh
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Abdul Karim dalam acara Bawaslu Nunukan. (05/07/22). Foto:skr

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melalui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Abdul Karim menghadiri acara Pengawasan Menuju Pemilu Serentak 2024 yang Demokratis, digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan, di Hotel Lenflin, Selasa, (05/07/22).

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura dalam hal ini diwakili Kepala Kesbangpol Abdul Karim mengatakan, walaupun suasana pemilu belum terlalu terasa tetapi kita tetap harus menaruh perhatian yang serius untuk pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

“Hari ini kita sudah berada di dalam tahapan menuju pemilu serentak, untuk kita perlu ikut memberikan saran, masukan termasuk juga melaporkan langsung ketika ada pelanggaran pemilu,” ucapnya.

Laura menuturkan, Pemilu merupakan proses demokrasi yang telah disepakati bersama untuk memilih perwakilan dan pemimpin guna menyelenggarakan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

“Pemilu tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik yang kita inginkan,” sebut Abdul Karim yang mewakili Bupati Nunukan.

Sedangkan terkait tahapan  berlangsung untuk menuju pemilu yang berkualitas, maka diperlukan keterlibatan yang kolaboratif oleh seluruh elemen yang ada sehingga bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

“Masyarakat harus ikut memantau, mengawasi, dan melaporkan jika ada pelanggaran dan kejanggalan terhadap tahapan pemilu,” jelasnya.

Moch Yusran Ketua Bawaslu Nunukan. Foto:skr

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran menyebutkan, perlu menghimpun semua elemen untuk memberikan masukan, saran dan kritik.

“Kita mengundang semua, termasuk akademisi, tokoh masyarakat untuk mendapatkan masukan, bagaimana seharusnya pengawasan tahapan pemilu di tahun 2024 yang diadakan serentak,” sebut Yusran.

Yusran menjelaskan, Nunukan memiliki pengalaman yang negatif tahun 2019, yang banyak menggugurkan banyak orang dengan dugaan isu politik uang, kedua tahapan pemilu tahun 2024 cukup berbeda dan menantang karena adanya Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak di tahun yang sama.

“Ini masih relatif awal, sekali lagi kami butuh masukan dari semua orang, jangan sampai kejadian di pemilu sebelumnya terjadi di pemilu yang akan datang. dan Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan tindak pidana politik uang, kami butuh saksi dalam proses penanganan pelanggaran, masyarakat harus berani, kami nanti berikan apresiasi dan reward kepada masyarakat yang berani,” pungkasnya. (KA/*)

Print Friendly, PDF & Email

x

Tinggalkan Balasan