NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan geram melihat rencana kerja dan anggaran (RKA) yang diajukan Dinas Pendidikan dalam rapat pembahasan anggaran pada Selasa (02/08).
Sebelumnya, pada Senin (01/07/22) telah dilakukan pembahasan anggaran ini namun ditunda lantaran Dinas Pendidikan tidak melampirkan RKA saat rapat berlangsung.
Ketua Komisi I Gat yang juga memimpin rapat ini menjelaskan rencana program yang diajukan Disdik tidaklah mencerminkan keadilan antara masyarakat di wilayah Krayan dengan yang lainnya.
“Semua program Disdik difokuskan di wilayah dapil I dan II, sementara dapil III tidak ada satupun,” ketus Gat.
Ia mencontohkan, program kerja terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpusat di Pulau Nunukan dan Sebatik namun satupun tidk menyentuh dapil III.
Hal ini membuat anggota Komisi III DPRD juga geram dan memberikan kesempatan kepada Disdik untuk membenahi RKA sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar).
Gat menegaskan, Komisi III meminta Disdik agar merencankan program kerja untuk masyarakat di wilayah Krayan sehingga pemerataan pemenuhan kebutuhan pendidikan bisa merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
“Jangan jadikan keterbatasan anggaran masyarakat wilayah III di anak tirikan karena sampai kapanpun, anggaran itu tidak akan pernah cukup,” jelas Gat.
Ia menambahkan, Disdik juga harus memperhatikan tenaga pengajar untuk wilayah III karena seringkali masyarakat mengeluhkan persoalan guru yang tidak ada di tempat alias kembli ke Nunukan.
Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kata Gat, harus berlaku tegas kepada guru yang ditugaskan ke wilayah III agar kejadian guru tidak menjalankan kewajibannya tidak berulang kembali.
“Kalau memang tidak sanggup bekerja di sana (Wilayah III), jangan jadi pegawai. Mending diganti dengan mereka-mereka yang mau saja. Banyak alumni-alumni sarjana pendidikan kita yang mau dan bersedia bekerja di sana,” tegas dia. (skr)
