NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat pembahasan anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, pada Senin, (01/08/22).
Rapat ini menghadirkan Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kesbangpol dan Dinas Perhubungan serta Badan Perbatasan
Ketua Komisi I Gat dalam pemaparannya saat ditemui di sela istirahatnya menuturkan banyaknya permasalahan krusial yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah khususnya dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, IPM tidak lepas dari tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang saling bersinergi sehingga target perencanaannya juga harus dengan mempertimbangkan ketiga hal ini.
Di sektor pendidikan, kata Gat, banyak ditemukan sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai bahkan di beberapa wilayah, tidak jarang aktivitas belajar mengajar dihentikan lantaran sekolah ataupun akses menuju sekolah terendam banjir.
“Belum lagi persoalan distribusi tenaga pendidik dan akses internet yang tidak merata sehingga kualitas pendidikan antar wilayahpun sangat jelas berbeda,” jelas Gat.
Di samping itu, lanjut dia, kurikulum muatan lokal yang seharusnya menjadi perhatian Disdik Nunukan juga hingga saat ini belum selesai. Terlebih, konsep pendidikan sekarang, dimana guru tidak lagi menjadi pusat ilmu tetapi sebagai fasilitator dalam menumbuhkembangkan pengetahuan peserta didik.
Ditambahkan Gat, untuk Kesbangpol sendiri, Komisi I meminta pelayanan terus ditingkatkan terlebih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Meskipun bukan sebagai pelaksana teknis, namun kecukupan personil dinilai perlu agar kerja-kerja lembaga bisa lebih maksimal.
Sementara itu, untuk perbatasan, Komisi I meminta koordinasi antar instansi dan dinas terkait lebih intens lagi sehingga fungsi-fungsi fasilitasi Badan Nasional Perbatasan ini bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Disdukcapil juga kekurangan anggaran sehingga pemerintah diminta memprioritaskan kelengkapan fasilitas yang digunakan Disdukcapil dalam perekaman data penduduk. Melihat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang tidak memungkin semua proses perekaman dilakukan di Pulau Nunukan, maka semestinya setiap wilayah memiliki fasilitas perekaman.
“Paling tidak, di satu daerah pemilihan itu ada satu sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Nunukan karena ada tempat terdekat yang bisa mereka datangi untuk mengurus data kependudukan mereka,” imbuhnya. (skr)
