NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat pembahasan anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan pada Senin (01/08).
Rapat ini dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (DPUPR), Dinas kesehatan (Dinkes), Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Bagian Kesra.
Berdasarkan pemaparan Ketua Komisi III Hamsing yang juga memimpin jalannya rapat ini menjelaskan terdapat beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjalankan program.
“Seperti yang dikatakan Ibu Ketua Dewan, banyak program yang tidak terencana matang dan pengawasan pelaksanaannya juga tidak maksimal,” beber dia.
Dinas Pekerjaan Umum semisal, lanjut dia, banyak ditemukan pekerjaan yang manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik itu karena fisik objeknya yang rusak maupun karena fungsinya yang kurang maksimal.
Lebih lanjut dikatakan, ini adalah hasil perencanaan yang tidak matang sehingga hasilnya tidak maksimal serta pengawasan pengerjaan yang diserahkan kepada pihak yang tidak jelas kompetensinya.
Ditambahkan Hamsing, adanya perbedaan antara nilai anggara yang tertuang dalam KUA PPAS dengan RKA di beberapa OPD juga menjadi perhatian Komisi III dalam rapat ini.
Karenanya, ia meminta setiap OPD agar memperbaiki RKA yang mereka ajukan sebelum dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) Pemerintah dan DPRD Nunukan nantinya.
“Meskipun hanya karena permasalahan update data, tetapi besaran anggaran antara KUA PPAS dan RKA OPD harus sinkron,” tegas Hamsing
Kami, lanjut dia, juga berpesan kepada kepala-kepala OPD agar memaksimal setiap anggaran yang dititpkan kepada mereka untuk kepentingan masyarakat. Komisi III tidak menginginkan adanya penganggaran yang tidak sesuai prioritas.
“Tidak saja ini melanggar konstitusi kita tetapi juga tidak sesuai harapan kita untuk membangun Nunukan,” imbuhmya. (skr)
