Fraksi Demokrat Rekomendasikan Pemkab Nunukan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Penyaluran JPS

oleh
oleh

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Robinson Totong  selaku juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan secara sistematik menyapaikan pandangan umum fraksinya daam rapat paripurna ke 12 masa persidangan ke III pada Senin, (15/08/22).

Hal ini menanggapi nota pengantar keuangan kabupaten Nunukan yang telah disampikan oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid dalam rapat paripurna sebelumnya (Jumat, 12 Afustus 2022).

Robinson menjelaskan, penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan APBD.

“Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Adalah penyesuaian yang harus dilakukan untuk menyikapi  perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan APBD,” sebut Robinson.

Berdasarkan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022, lanjut dia, Fraksi Demokrat menilai ketergantungan kita pada Dana Perimbangan masih sangat besar dibanding Pendapatan Asli Daerah, sementara kita semua tahu bahwa PAD dasarnya merupakan tonggak utama kemajuan suatu daerah.

Ia merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan  agar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi dan jaring pengaman Sosial.

“Karena sampai saat ini kondisi pandemik masih melanda sebagian besar daerah di negara kita. Termasuk Kabupaten Nunukan, belum sepenuhnya aman dari bahaya covid-19,” ungkapnya.

RAPBD, tambahnya, harus menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi akibat  Covid-19 baik secara makro maupun adanya kondisi Fiskal sebagaimana dipahami bersama, sekarang ini, menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Upaya yang lebih penting yang menurut Fraksi Demokrat  salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah mengupayakan penguatan UMKM dan usaha lain yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan.

Fraksi demokrat sekali lagi meminta kepada pemerintah daerah agar target PAD dalam RAPBD Perubahan lebih ditingkatkan dan opd terkait harus kreatif dan lebih serius memikirkan sumber-sumber PAD dan disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi KABUPATEN Nunukan.

Dengan menggali sumber-sumber yang bisa  meningkatkan PAD sehingga proyeksi yang dituangkan dalam RAPBD Perubahan dapat tercapai atau melebihi dari proyeksi tersebut.

“Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk fokus dalam pembayaran utang kepada pihak ketiga sehingga tidak Menjadi beban pemerintah daerah ke depannya,” tambah Robinson. (skr)

x

Tinggalkan Balasan