Ketua DPRD Nunukan Terima Masa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

oleh
oleh
Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, dan sejumlah anggota DPRD menerima masa aksi dari kalangan organisasi mahasiswa eksternal (Omek) pada Senin, (06/09/22) di halaman kantor DPRD Nunukan. Foto:doc

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com
Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa dan sejumlah anggota DPRD Nunukan menerima masa aksi dari kalangan organisasi mahasiswa eksternal (Omek)  pada Senin, (06/09/22) di halaman kantor DPRD Nunukan.

Omek yang berunjuk rasa terdiri dari aksi gabungan omek PMII, LMND, GMKI, IMM, GAMKI, PM NTT, FKMPKN dan IMDKN atau disingkat (AMANKAN).

Akibat kenaikan harga BBM secara sepihak oleh pemerintah pusat, Muhammad Yusuf sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Pimpinan DPRD.

“Kita baru bangkit dari pandemi Covid-19, kenapa pemerintah pusat kembali harus menyengsarakan rakyat,” tanya dia dalam orasinya.

Menurut pengunjuk rasa, pemkab Nunukan belum serius mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, untuk itu mereka menuntut adanya keterbukaan jumlah distribusi BBM subsidi di Kabupaten Nunukan, selain meminta percepat pembentukan forum CSR yang bertanggungjawab mengawasi 30 perusahaan yg beroperasi di wilayah 3 dan usut mafia BBM.

Selain itu Mahasiswa juga meminta pembangunan jalan dari Desa Mansalong ke Desa Beringin dan meminta pembangunan jalan menuju Kampus Politeknik Negeri Nunukan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa menyampaikan  dukungan penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencekik masyarakat kecil dan meminta pemerintah daerah menimdak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan keuntungan pribadi di Sektor Migas.

“DPRD Mendukung penolakan Harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah daerah menindak tegas oknum yang mengambil keuntungan pribadi di sektor migas dan pertambangan dengan mengeluarkan kebijakan secara transparan,” ungkap Hj. Leppa.

Kemudian DPRD Kabupaten menerbitkan rekomendasi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Nunukan. Selain itu, DPRD juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyaluran BBM demi mencegah terjadinya kelangkaam BBM di Kabupaten Nunukan dengan membentuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG 3 Kg.

Hal ini merupakan sosial kontrol mahasiswa dalam mengawal amanah rakyat terhadap dampak kenaikan harga BBM di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.

Selain dampak kenaikan BBM, DPRD Nunukan juga merekomendasikan, Pemerintah Daerah untuk mendorong pembentukan forum CSR melaksanakan pengawasan 30 Perusahaan di Kabupaten Nunukan terkait realisasi CSR.

“Terkait Akses jalan jalur Mansalong ke Desa Beringin, DPRD Nunukan akan mengkoordinasikan hal tersebut ke Pemprov Kaltara, Demikian juga percapatan pembangunan akses jalan Kampus Politeknik Negeri Nunukan, anggota legislatif akan mengawal aspirasi tersebut,” ujarnya.

Sejatinya, kelangkaan Gas LPG juga menjadi bagian aspirasi Aliansi Mahasiswa Nunukan, DPRD Nunukan akan menjadwalkan RDP kelangkaan Has LPG 3 Kg dengan Instansi terkait.

Ketua DPRD Nunukan didampingi, anggota DPRD, Ahmad Triyadi, Gat Khaleb, Joni Sabindo, Hj, Nikmah, Darmawansyah dan Hj. Nadia yang menyambut baik aksi Aliansi Mahasiswa Nunukan.  (rza/*red)

Print Friendly, PDF & Email

x

Tinggalkan Balasan