NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini terus berjalan. Termaksud, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang kini tengah di rancang KPU.
Untuk diketahui, pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang di mana sejumlah tahapannya kini tengah berlangsung. Sedangkan Pilkada Serentak akan dilaksanakan usai Pemilu 2024.
Ketua KPU Nunukan, Rahman menjelaskan, meski tahapan Pilkada 2024 baru dilaksanakan setelah Pemilu 2024, namun KPU telah mengajukan draf anggaran Pilkada kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Sudah kita bahas bersama Pemda, draf anggaran yang kami ajukan untuk Pilkada 2024 yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbub) itu sekitar Rp52 miliar,” jelas Rahman, Senin (27/02/2024).
Rahman menerangkan, pada Pilkada sebelumnya KPU Nunukan mengajukan anggaran ke Pemda Nunukan sekitar Rp30 miliar lebih, namun yang dterima hanya sekitar Rp28 miliar. Sedangkan dana shering Pilgub, KPU Provinsi mengucurkan dana sekirta Rp8,9 miliar.
“Kan sekarang kita berbicara proposinal untuk pelaksanaannya, jadi untuk Pilkada 2024 ini KPU Nunukan mengajukan anggaran ke Pemda Nunukan dengan total Rp52 miliar,” terangnya.
“Kalau dana shering Pilgub dari KPU Provinsi kami belum tahu, apakah ada penambahan kedepanya dari Rp8,9 yang lalu, karena kami belum ada pembahasan,” tambah pria yang pernah lama menadi wartawan itu.
Disinggung apakah dana Pilbup 2024 yang diajukan sebesar Rp52 miliar mecukupi atau tidak, Rahman menyebutkan, Rahman menyebutkan, total anggaran yang diajukan tersebut sudah sesuai proposinal yang ada dengan berkaca pada Pilkada sebelumnya.
Namun, lanjut Rahman, dalam penggunaan anggaran tersebut yang terbesar itu untuk biaya honor penyelenggara atau badan Adhoc mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat desa.
“Ini baru satu item ya belum item lainnya, baru untuk penyelenggaranya saja itu sebesar Rp32 miliar, apalagi saat ini memang ada kenaikan honor untuk penyelenggaran berdasarkan surat edaran dari pusat,” sebut Rahman.
Sementara itu, Rahman mengungkapkan, item lainnya yang memerlukan anggaran dengan jumlah funtastik ada pada item pendistribusian logistik, dibandingkan dana untuk pengadaan logistik Pilkada 2024 mendatang.
“Geografis Nunukan ini cukup menantang, untuk mendistribusikan logistik itu tidak cukup lewat darat tapi ada jalur laut, sungai dan udara, sehingga kami terpaksa mecharter pesawat dan kapal yang anggarannya mencapai Rp2 miliar,” ungkapnya.
Meski begitu, Rahman memastikan, dari dana yang nantinya diterima dari Pemda dan Provinsi, KPU Nunukan akan mengoptimalisasikan sebaik mungkin dengan berkaca pada pengalaman di Pilkada sebelumnya.
“Kita ini kan tidak tahu seperti apa kedepannya, apalagi di Nunukan ini masih ada daerah yang terkadang mengalami banjir dan lainnya, tapi tetap akan kami upayakan semaksimal mungkin dari pegalaman sebelumnya,” pungkas Rahman. (*red/cnt/pri)
