NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan belum lama ini, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Asmar, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD, Hj Leppa, dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Hj Leppa menyampaikan bahwa rapat ini adalah rapat paripurna kedelapan dalam masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, dengan agenda khusus untuk mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan.
H. Asmar menyampaikan Pemerintah Kabupaten Nunukan terus melakukan upaya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran.
“Dalam proses ini, pemerintah daerah juga memastikan bahwa penyusunan APBD disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah serta kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam struktur APBD Tahun 2025, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 1,883 triliun, meningkat dari Rp 1,837 triliun pada tahun anggaran 2024. Kenaikan sebesar Rp 46 miliar ini disebabkan oleh beberapa sumber pendapatan baru serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2 triliun,”jelas Asmar.
Sementara itu, pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan telah berjalan rutin setiap bulan setelah adanya penganggaran utang jasa pelayanan RSUD oleh Pemerintah Daerah melalui APBD-P TA 2024.
Ketersediaan obat di RSUD Nunukan juga mulai normal, meskipun terdapat beberapa kendala terkait vendor yang tidak dapat memenuhi pesanan.
“Untuk mengatasi kekosongan obat, RSUD Nunukan telah menjalin kerjasama dengan apotik jejaring di wilayah Nunukan,”jelasnya.
Asmar menyampaikan, Pemerintah daerah mengakui adanya ruang rawat inap di RSUD Nunukan yang sudah tidak layak digunakan dan akan direhab pada tahun 2025. Rehabilitasi akan dilakukan dengan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dengan satu kamar diisi oleh empat orang.
Dalam upaya pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di daerah terpencil, pemerintah daerah telah melakukan rekrutmen dokter dan dokter spesialis. Namun, lokasi yang sangat terpencil masih menjadi tantangan dalam pengisian formasi tersebut. Untuk meningkatkan minat tenaga medis, pemerintah daerah menawarkan rentang gaji yang kompetitif, mulai dari Rp 8 juta/bulan di wilayah biasa hingga Rp 15 juta/bulan di wilayah paling terpencil.
Pemerintah daerah juga sedang dalam proses meningkatkan status RS Pratama menjadi RS Kelas D, dengan fokus pada pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
“Beberapa alat kesehatan telah dianggarkan untuk tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan primer, Puskesmas dan Pustu menjadi prioritas. Sejak tahun 2021, pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi dan penambahan Pustu di beberapa desa, dengan rencana pembangunan Pustu baru di tahun 2025. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Nunukan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih efisien. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor kesehatan demi kesejahteraan masyarakat,”paparnya.
Lebih lanjut, jawaban pemkab Nunukan terhadap fraksi PKS di sektor Pendidikan, Asmar menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan telah melakukan langkah signifikan dalam revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak layak huni.
“Di tahun anggaran 2025, rencana rehabilitasi dan pembangunan akan dilanjutkan pada beberapa sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk SDN 003 Tulin Onsoi, SDN 007 Krayan, SDN 001 Lumbis Hulu, SDN 011 Sembakung, serta SMPN 01 Lumbis Hulu. Upaya ini bertujuan untuk memastikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa,”katanya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga berencana membangun sekolah baru di daerah rawan banjir. Di tahun 2025, sekolah-sekolah di wilayah tersebut akan dibangun dengan menaikkan tinggi bangunan menggunakan kolom beton, seperti yang sedang dilakukan pada SDN 003 Sembakung. Tahun anggaran 2024 menyaksikan pengadaan dua unit angkutan pelajar yang ditempatkan di UPTD Sebatik Barat dan UPTD Lumbis.
“Rencana untuk tahun 2025 juga mencakup pengadaan tambahan angkutan pelajar guna memenuhi kebutuhan UPTD yang belum memiliki kendaraan atau yang perlu diremajakan,”terang Asmar.
Namun, dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan. Belum seluruh ruas jalan dapat diakomodir, terutama di beberapa segmen yang masih berada dalam Hutan Produksi Tetap. Meskipun demikian, pemerintah telah mengidentifikasi ruas jalan
prioritas untuk pembangunan dan rekonstruksi, seperti Jalan Atap Kunyit, Jalan Atap Lubakan, dan Jalan Kalampising, dengan pekerjaan pengaspalan yang sedang berlangsung.
Dikatakan Asmar, Fraksi PKS juga memberikan beberapa usulan penting terkait infrastruktur, seperti perbaikan dan pembangunan rumah ibadah di wilayah pelosok. “Kegiatan bantuan untuk peningkatan rumah ibadah telah dilaksanakan secara bertahap, termasuk pembangunan Masjid Nurul Hikmah dan rehab untuk Islamic Center Nunukan,”ujarnya.
H. Asmar menambahkan, Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar, termasuk listrik dan air bersih. Pada tahun 2024 ini, proyek Sistem Penyediaan Air Minum dengan total anggaran mencapai Rp. 12,5 miliar akan dilaksanakan di beberapa kecamatan, termasuk Nunukan dan Sebatik.
Koordinasi antara Dinas PUPR, PDAM, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara terus dilakukan untuk mendukung penyediaan air bersih. Di sisi lain, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan juga berencana mendata pemukat rumput laut dan membentuk forum komunikasi untuk mempermudah koordinasi dan penyelesaian masalah di antara para pemukat. (pk/**)
