NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Anggota DPRD Kabupaten Nunukan sekaligus politisi partai Hanura Hamsing menggelar reses masa persidangan ke-II untuk menjaring aspirasi warga di sejumlah titik, yakni Desa Sungai Limau, Desa Lapri, dan Desa Aji kuning.
Politisi muda ini menyampaikan, kebanyakan masyarakat mengeluhkan soal infrasturktur jalan dan jembatan, perhatian pemerintah terhadap sandang pangan pertanian dan perkebunan, kemudian juga di wilayah pesisir para nelayan meminta perhatian pada sektor perikanan, terutama pada rumput laut dan alat tangkap ikan yang perlu di perhatikan.
Ditempat lainnya, ada persoalan pembebasan lahan embung di desa Lapri, embung tersebut juga salah satu yang mensuplai semua kebutuhan air PDAM untuk mensuplai di daerah Sebatik, Desa Sei Pancang, Sungai Nyamuk, dan Tanjung Aru.
“Pada Desa Lapri ada sejumlah lahan yang belum proses pembebasan lahannya belum terselesaikan juga menjadi prioritas untuk di perjuangkan di tingkat pemerintah daerah,” ujar Hamsing, Kamis (16/03/23).
“Sementara di daerah tersebut masih sekitar 26 hektar lebih itu belum di bebaskan lahan warga yang terdampak dari pembangunan embung Lapri tersebut,” tambah dia.
Hamsing menegaskan agar pemerintah daerah cepat tanggap menyelesaikan persoalan yang menurutnya sudah lama belum terselesaikan tersebut. “Itu menjadi catatan penting pemerinta daerah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pembebasan lahan karena ini sudah puluhan tahun masalahnya belum juga selesai,” tegasnya.
Menurut Hamsing, semua yang menjadi keluhan masyarakat Nunukan termasuk Sebatik yang sudah masuk pada musrembang, juga di hasil reses dewan, itu menjadi skala prioritas untuk diperjuangkan di akomodir di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan.
“Upaya kita meminta kepada pemerintah untuk hadir di Musrenbang, hasil reses dari dewan itu semua harus dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten,” tutur dia.
Terakhir, dirinya tetap berharap agar adanya upaya pemerintah memperbaiki sistem penyusunan RAPBD, jadi hal yang menjadi prioritas ditingkat masyarakat terkait persoalan menjadi prioritas di tingkat pemerintah daerah dalam hal penyusunan RAPBD.
“Harapan saya tentu ini menjadi hal yang sangat penting, agar pemerintah memperhatikan. Apalagi tahun ini kita melakukan musrenbang kewilayahan,” demikian Hamsing. (erw/*KA)
