NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat Paripurna masa sidang ke-7 tentang Pengambilan Keputusan DPRD
Kabupaten Nunukan Atas Persetujuan
Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, pada Senin, (05/06/23).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan anggota DPRD Nunukan Hendrawan mengatakan, bahwa pada prinsipnya DPRD Nunukan menyetujui Revisi Raperda Kabupaten Nunukan tentang “Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat”.
“Secara Khusus Badan Pembentukan Peraturan Daerah Menyampaikan Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ibu Bupati Nunukan beserta jajarannya yang telah bekerja sama, walaupun terjadi dialog yang cukup alot selama proses pembahasan Raperda tersebut yang akhirnya mendapat titik temu, semoga Raperda tersebut dapat disetujui melalui forum rapat paripurna hari ini,” ucap Hendrawan.
Adapun beberapa poin penting yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Bersama dengan Tim Harmonisasi Produk Hukum Pemerintah Daerah menyetujui untuk melakukan, perubahan, penambahan, penghapusan dan atau penggabungan sebagian atau seluruh redaksi yang ada dalam Perda Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
2. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat menitik beratkan pada pemberdayaan Masyarakat Hukum adat itu sendiri yang bertujuan untuk, mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, mengakui dan Melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah ada, dan berada dalam wilayah Kabupaten Nunukan yang hidup dan berkembang secara turun temurun, memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan, memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya dan mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
3.Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat adat meliputi, keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kedudukan Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan adat, pemberdayaan Masyarakat Hukum adat, tanggung jawab pemerintah dan pendanaan dan penyelesaian sengketa.
4.Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk melaksanakan pelestarian adat istiadat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adatnya yang secara turun temurun masih ada sebagai identitas Mayarakat Adat setempat. Hak Masyarakat Hukum Adat, diakui sepanjang masih ada, dan dimanfaatkan secara turun temurun dan telah mendapatkan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Masyarakat Hukum Adat berkewajiban, menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan, melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya, berperan aktif dalam pemeliharaan hasil pembangunan dan bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.
Dan Hendrawan mengatakan, Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat hukum adat. Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi kriteria:
1. merupakan sekelompok masyarakat yang terbentuk secara turun temurun; 2. bermukim diwilayah geografis tertentu;
3. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
4. adanya hubungan yang erat dengan wilayah, tanah,air, dan sumber daya alam;
5. memiliki pranata pemerintah adat ; dan
6. mempunyai tatanan hukum adat di wilayah adat.
Pemberdayaan Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak; dan
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tidung.
Menurut Hendrawan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, mengikuti proses berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan terkoordinasi dan terpadu. secara terencana.
“Harapan kami kiranya produk hukum tentang Raperda ini memberi dampak positif untuk kemajuan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Nunukan,” terang Hendrawan.
“Demikian hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan tim Harmonisasi Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan untuk mendapat persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan yang terhormat,” tukasnya. (**)
