NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat Paripurna Pandangan Umum Anggota DPRD Melalui Fraksi-fraksi Atas Penyampaian Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Nunukan Tahun Anggaran 2022, pada Senin, (10/07/23).
Rapat paripurna pandangan Fraksi-fraksi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid.
Fraksi Partai Hanura yang disampaikan anggota DPRD Nunukan Hj Nikmah menyampaikan apresiasi pencapaian Realisasi Anggaran Tersebut.
Oleh karena itu, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Nunukan Tahun Anggaran 2022.
“Namun Dengan pencapaian yang baik ini jangan sampai kita terlena dan merasa puas, akan tetapi kita harus lebih meningkatkan upaya-upaya yang lebih efektif dalam peningkatan pendapatan asli daerah di tahun yang akan datang,” ucap Hj Nikmah.
Fraksi Partai Hanura memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kabupaten Nunukan yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah yakni menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2022.
“Dalam kesempatan ini juga Fraksi Partai Hanura mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam pencapaian indikator makro pembangunan, diantara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 67.16 poin, keberhasilan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 yang mencapai Rp. 106 Milyar 15 Juta 465 Ribu 479 Rupiah 65 Sen atau 81,11 Persen dari target,” sebut ketua Fraksi Partai Hanura ini.
Namun berdasarkan hal tersebut Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa catatan terhadap LKP) Bupati Nunukan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
1. Visi RPIMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman Maju Adil dan Sejahtera. Untuk merealisaskan visi tersebut menjadi PR-kita bersama. Salah satunya dengan meningkatkan PAD Kabupaten Nunukan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 mencapai sebesar 106 Milyar 15 Juta 465 Ribu 479 Rupiah 65 Sen atau 81,11 Persen. PAD yang melampaui target menggambarkan ekonomi yang membaik atau bisa jadi proyeksi target yang kurang cermat.
Fraksi Partai Hanura mendorong dan memotivasi agar optimisme target PAD terus naik seiring dengan membaiknya perekonomian. Selain itu juga diiringi upaya maksimal yang inovatif dan kreatif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan tata kelola sumber-sumber PAD, hal ini menunjukan bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten Nunukan masih perlu ditingkatkan.
Layanan Umum Masyarakat atau Pasien Di RSUD Nunukan juga Perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, Seperti terlihat di ruangan Loket sudah tidak layak menampung antrian sehingga perlu penambahan ruangan atau renovasi ruangan dan memisahkan loket setiap pasien yang berbeda jenis penyakit. Mohon hal tersebut di perhatikan.
2. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 163.568.874, 22 atau 88.89 Persen, kami menyayangkan pemerintah
daerah belum mengoptimalkan realisasi belanja modal tersebut, mohon penjelasan kenapa angka realisasinya masih belum maksimal.
Sedangkan fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN).
Fraksi PPN melalui Anggota DPRD Nunukan Hendrawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyusun Nota Pengantar Bupati Terhadap RAPERDA Kabupaten Nunukan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022. berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
“Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengapresiasi atas pencapaian predikat pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara berturut-turut kiranya dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan secara optimal sema pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat,” kata Hendrawan.
Namun Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mempertanyakan terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan sebelumnya, memohon tanggapan dan penjelasan dari pemkab Nunukan.
“Kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk rasional dalam proses perencanaan khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan dalam Proses Perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, agar tetap memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sehingga dapat meminimalisir beberapa kekurangan sehingga tidak terulang ditahun yang akan datang,” kayanya.
Untuk itu fraksinPNN menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
Fraksi PPN juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar kiranya lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mendukung sepenuhnya, untuk dapat dibahas lebih lanjut sehingga dapat pula menjadi kesepakatan bersama serta dapat dilaksanakan secara utuh dan konsisten demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kabupaten Nunukan yang lebih baik,” sebutnya.
Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP).
Siti Raudiyah Arsyad anggota DPRD Nunukan mewakili Fraksi GKP mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Opini BPK merupakan pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan keuangan daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Disitu tergambarkan ketaatan OPD dalam menjalankan kinerjanya. Harapan kita bersama Pemerintah Daerah terus konsisten mempertahankan opini tersebut. Karena Perolehan opini WTP,” ucap Cici sapaan akrabnya.
Sama halnya peran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang memiliki peran manajerial untuk memberikan informasi keuangan bagi manajemen serta mengevaluasi pelaksanaan dan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana serta pengambilan keputusan pemerintah.
Fraksi GKP meminta komitmen Bupati Nunukan sebagai Kepala Daerah untuk terus meningkatkan PAD melalui Usulan Program, Kajian maupun rancangan kebijakan dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Nunukan.
“Agar opini WTP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan berkorelasi linier dengan peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Cici.
“Kami berharap pembahasan LKPD ini segera dirampungkan, agar kita bisa masuk pada tahapan selanjutnya yaitu rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Nunukan tahun 2023,” harapnya.
Pemandangan Fraksi Demokrat.
Robinson Totong anggota DPRD Nunukan mewakili fraksi Demokrat (FD) mengatakan graksi Demokrat sangat mengapresiasi di mana terjadi kenaikan realisasi pendapatan dari target sebesar Rp. 1.275 M menjadi Rp. 1.302 M 10214 atau naik sebesar 82%.
“Ini mencerminkan bahwa kita sedang bekerja dan berjalan pada arah yang benar. Dan kami mendorong agar upaya upaya yang benar atau positif ini terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang agar PAD dapat kita tingkatkan secara bertahap setiap tahun. Kami menial, masih ada banyak sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal yang dapat mendorong peningkatan PAD Kab. Nunukan, mulai dari retribusi parkir, retribusi warung/ruman makan, pajak bangunan, perkebunan, dan lain-lainnya,” katanya.
Secara umum, fraksi Demokrat memandang banwa pelaksanaan APBD tahun 2022 sudah baik. Namun demikian terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, kesehatan.
Bidang UMKM: Fraksi PD menilai bahwa UMKM menunakan ukine vane dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat pada lapisan terbawah. Sebab Nunukan dewasa ini, angka terbesar dari sektor pertambangan dan perkebunan. Sementara tidak semua masyarakat bisa mengakses sektor ini.
“Artinya adalah angka pertumbuhan yang tinggi tidak mencerminkan kondisi real di lapangan,” katanya.
Bidang Pendidikan: Konsentrasi pembangunan selama beberapa tahun belakangan ini adalah bertumpu pada pembagunan fisik saja. Paradigma pendidikan kita di Nunukan belum berubah. Masin paradigma lama. Sementara Paradigma pendidikan Indonesia (kurikulum merdeka belajar) dewasa ini tidak lagi pada pembangunan pada fisik, tetapi pada kemampuan SDM tenaga pendidik.
“Seharusnya memfasilitasi atau mengarahkan peserta didik untuk tahu sesuatu secara mandiri. Dengan demikian, alat dan perangkat yang memadai serta SDM guru teruji dalam proses capt mengajar. Oleh sebab itu, di samping sarana ajar, peningkatan kapasitas dan kapabilitas guru merupakan sesuatu yang mutlak untuk diperhatikan,” sebut Robinson Totong.
Bidang Kesehatan: masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus kita benahi. Mulai dari jumlah tenaga medis yang terbatas, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana di daerah-darah perbatasan, khususnya Dapil 4, jumlah tenaga medis, mulai dari perawat, olgan dan dokter masin kurang Kemudian adanya temuan terhadap pengelolaan keuangan di RSUD tahun lalu, adanya pemutusan jangan PLN ke RSUD beberapa bulan lalu.
“Ini merupakan gambaran atau cerminan banwa manajemen pengelolaan RSUD kurang baik. Ada sesuatu yang yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, kami berpandangan bahwa pengelolaan RSUD tidak boleh sebatas memenuhi kewajiban pelayanan dasar, tetapi harus bertumpu pada kualitas pelayanan yang terus meningkat. Kita harus memastikan atau menjadikan target setiap masyarakat Nunukan dari semua lapisan dapat acrobat di Nunukan, Kita bayangkan apabila masyarakat lapan menengah ke atas berobat keluar daerah. Berapa banyak uang yang keluar dari Nunukan vang harusnya menjadi PAD kita,” demikian. (**)
