NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Polres Nunukan bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar konferensi pers, perihal
Rekaman Voice note pendataan Bantuan Sosial (Bansos) Bupati Nunukan bersama Lurah Nunukan Barat yang menyebut institusi kepolisian, Senin, (13/05/24).
Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia menyampaikan viral nya voice note di media sosial sempat ramai diperbincangkan terkait perintah Bupati kepada Lurah Nunukan Barat dalam rangka pemberian dan pendataan bansos Pemkab Nunukan yang terjadi pada tanggal 25 April 2024.
“Kami dari Polres sudah melakukan langkah- langkah karena begitu kejadian, Bupati insiatif menghubungi kami untuk meminta maaf karena ada mencatut nama Polres. Bupati juga bermaksud baik menyampaikan langsung kepada kami jika membutuhkan keterangan bisa langsung ke rumah,” ungkap Kapolres Nunukan.
Jajaran Polres Nunukan juga bergerak cepat sehingga pada malam harinya (26/04/24) mendatangi kediaman pribadi Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
“Kita juga langsung mendatangi rumah beliau (Bupati) untuk komunikasi dan diskusikan yang berkaitan sehingga ada pencatutan tersebut. Dari kesimpulan yang kami dapatkan tidak ada unsur pidana di situ, Bupati juga mengakui Voice note tersebut benar suara beliau yang dikirim via WhatsApp, sehingga hasil penyelidikan kita tidak ada pidana,” jelas AKBP Taufik
Perwira polisi menengah melati dua ini menegaskan, Polres Nunukan dalam pemilihan umum pada prinsipnya tetap netral menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat keamanan. Baik Masyarakat maupun media yang mungkin memiliki kubu masing-masing dukungan, tapi pihaknya juga berharap agar media dalam pemberitaan bisa menginformasikan berita yang benar dan masyarakat jangan membuat hoax yang membuat Nunukan tidak nyaman.
“Nunukan punya kita, jangan karena beda pilihan kita tidak nyaman hidup di Nunukan. Yang terpilih mungkin ingat saat dia nyalon, mohon maaf, setelah terpilih mungkin sudah lupa sama kita. Makanya kita berteman, bertetangga dan keluarga kita pecah oleh karena itu tetap jaga situasi yang kondusif sehingga Pilkada nanti berjalan lancar dan yang terpilih nanti bisa betul-betul bekerja dengan baik membangun Kabupaten Nunukan yang semakin baik dan apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid membenarkan jika suara dalam voice note tersebut adalah suaranya yang memerintahkan Lurah Nunukan Barat untuk pendataan bansos.
“Tujuan dari voice note tersebut adalah memerintahkan Lurah untuk melakukan pendataan bantuan sosial. Ada dua perintah yang disampaikan melalui surat dan voice note, namun karena surat dari Dinas Sosial (Dinsos) yang dikirim tidak dibuka oleh Lurah, oleh karena itu saya voice note langsung,” beber Laura.
Laura kemudian menjelaskan, adanya menyebut nama Polres itu sebagai langkah penekanan kepada wilayah Kelurahan Nunukan Barat yang menurutnya lambat memberikan atau memvalidasi data bansos agar tepat sasaran, namun dirinya juga merasa heran dengan beredarnya voice note tersebut sehingga menimbulkan multi tafsir dikalangan masyarakat.
“Lalu kenapa ada mencatut nama Polres itu sebenarnya untuk penekanan agar pak lurah itu mau bekerja, karena di lurah Nunukan Barat itu ada 28 RT dan ada beberapa RT yang di Sebakis. Selama ini yang lambat datanya masuk itu adalah Nunukan Barat, makanya dengan pemikiran saya dengan menyebut nama Polres pak Lurah bisa mempercepat kinerjanya karena mungkin jika menyebut nama Polres mereka bisa bekerja lebih cepat. Dan saya sangat menyesal voice itu beredar dan bisa menjadi multi tafsir di tengah masyarakat kita,” tambahnya.
Tak hanya itu, Bupati Nunukan dua periode ini menyampaikan langsung permohonan maaf kepada massa dan pihak kepolisian atas beredarnya voice note tersebut.
Dirinya juga menekankan baik Pemkab Nunukan, penyelenggara pemilu dan aparat keamanan TNI-POLRI bekerja profesional sesuai peranan masing-masing. Sehingga dugaan dirinya bekerja tidak profesional tidaklah benar dan pihaknya tetap bekerja prosedur menurut aturan yang ada.
“Tentu akan berdampak situasi yang kacau tentu ada dugaan bahwa saya sebagai Bupati Nunukan dan Kapolres tidak bekerja dengan profesional dan saya pastikan itu semua tidak ada, artinya kami bekerja selama ini berada pada prosedur dan aturan yang ada, persoalan politik juga saya telah mengikuti beberapa kali dan urusan-urusan ini kita melalui profesional,” imbuhnya.
“Baik pemerintah daerah dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu serta TNI Polri dalam keamanan. Saya juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Nunukan terkait voice itu tetap tenang dan kami berjanji sebagai Bupati Nunukan dan Kapolres tetap bekerja secara profesional,” tukasnya. (h/f/pk/*)
