NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Nunukan menggelar rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi Atas raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, pada Jumat, (02/08/24), dipimpin langsung ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid.
Anggota DPRD Nunukan dari fraksi Hanura, Ahmad Triyadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan.
“Kami memahami bahwa perubahan anggaran merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan rencana kerja pemerintah daerah dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
“Kami mengapresiasi kenaikan proyeksi pendapatan dari semula sebesar Rp. 1.837.974.248.257,00 menjadi sebesar Rp. 1.987.304.299.258,54 atau naik 7,51 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya optimisme dalam peningkatan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ucapnya.
Belanja Daerah Proyeksi belanja daerah juga mengalami kenaikan dari semula sebesar Rp. 2.020.964.995.989,00 menjadi sebesar Rp. 2.293.991.609.770,01 atau naik 11,90 persen.
“Kami menekankan pentingnya alokasi belanja yang tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan untuk Pembiayaan, penerimaan pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan signifikan dari Rp. 185.990.747.732,00 menjadi Rp. 309.687.310.511,47 atau bertambah 39,94 persen. “Kenaikan ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai program-program strategis. Pengeluaran pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp.3.000.000.000,00 tanpa perubahan. Kami berharap pengeluaran ini digunakan secara efektif untuk mendukung pembiayaan yang mendesak dan mendukung program-program prioritas,” imbuhnya.
Fraksi Hanura menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana publik, sehingga dapat terwujud kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.
Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa saran dan masukan terhadap APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
1. Optimalisasi Pendapatan Daerah kenaikan proyeksi pendapatan sebesar 7,51 persen dalam APBD Perubahan 2024 merupakan langkah positif Namun, kami menyarankan agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, pengembangan potensi wisata, dan peningkatan pelayanan perizinan yang dapat menarik investasi.
2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah
Kenaikan belanja daerah sebesar 11,90 persen harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Kami mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
3. Fokus pada Sektor Kesehatan dan Pendidikan
Kami menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa vitalnya kedua sektor ini. Perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan layanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai harus menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan 2024.
4. Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Kami menyarankan agar anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, ditingkatkan. Hal ini akan mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Program Pemulihan Ekonomi
Pandemi telah berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya program-program pemulihan ekonomi yang efektif, seperti bantuan untuk UMKM, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dari dampak pandemi.
6. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus selalu dijaga. Kami menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal serta memberikan laporan yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai realisasi anggaran. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
7. Partisipasi Masyarakat
Kami mengusulkan agar pemerintah daerah terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Partipasi masyarakat akan memasƟ kan bahwa program- program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
8. Penanganan Lingkungan
Perhatian terhadap lingkungan juga harus menjadi bagian dari perencanaan anggaran. Kami menyarankan alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung pelestarian lingkungan, seperƟ penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran.
Dengan memperhatikan saran dan masukan tersebut, kami dari Fraksi Partai Hanura berharap APBD Perubahan 2024 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif.
9. Tindak Lanjut Pansus Rumah Jabatan Bupati Nunukan.
Fraksi Hanura menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Hasil Panitia Khusus Terkait Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Nunukan ke Pihak Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.
“Demikian saran dan masukan Fraksi Partai Hanura terhadap APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan anggaran ini,” sebut Ahmad Triyadi.
Pandangan umum fraksi Demokrat
Anggota DPRD Nunukan fraksi Demokrat Robinson Totong, menyampaikan agar Pemkab Nunukan fokus APBD perubahan tahun anggaran 2024 diarahkan pada sektor ril dan pelayanan Publik.
“Seperti pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana jalan, dan lain-lain. Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra karena masih jauh dari kata memadai,” ucapnya.
Selain itu, fraksi demokrat meminta agar pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab beban utang piutang RSUD kabupaten Nunukan kepada pihak ketiga agar pelayanan kembali normal. “Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” katanya. (**)
