NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menerangkan program kegiatan tahun ini dalam rangka mensinergikan rencana kerja kegiatan tahun 2021.
“Tadi Pagi anggota dewan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Nunukan, Kominfo, Capil dan Dinas Perhubungan Nunukan, digelar bersamaan masing masing komisi diruang rapat ambalat I dan II,” kata Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan Sekretariat DPRD Nunukan, Yance Tambaru (15/03/2021).
Yance menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk melihat target pencapaian anggaran dan program kerja kegiatan yg sifatnya mendesak dan prioritas serta sejumlah kendala realisasi kegiatan OPD, dan pencapaian program yang telah ditargetkan persemester.
Sementara itu Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa mengatakan maksud dan tujuannya adalah untuk mensinergikan program kegiatan pembangunan Nunukan.
“Kita ingin melihat kesinambungan kegiatan yang di programkan setiap OPD Nunukan, termasuk perencanaan kegiatan pada 2022, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemik Covid-19, sehingga kita perlu sedikit bermanuver untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemik, agar seluruh program dan perencanaan pembangunan tepat sasaran kedepannya,” kata Hj Leppa.
Bagi Hj Rahma Leppa, penting mengetahui Program dan Perencanaan setiap OPD agar nantinya bisa fokus dan terarah serta memiliki nilai strategis bagi pemerintah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia ini.
Perencanaan Pembangunan selama masa pandemik Covid-19, perlu menyesuaikan dengan Program yang dicanangkan Pemerintah Pusat yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tentunya suatu daerah atau Kabupaten Kota ikut mendukung aksi pemerintah melindungi masyarakat di tengah kesulitan berbagai bidang sekarang ini.
Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian termasuk penanganan krisis kesehatan di Indonesia.
Selain itu program PEN juga sebagai respon penurunan terhadap aktifitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi terutama disektor informal dan UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.
(Pubdok DPRD Nunukan)
