NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Membangun perbatasan begitu penting apalagi ditengah Pandemi Covid-19 ini, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan bantuan 2 Mesin PCR (Polymerase Chain Reaction) kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Secara langsung hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo saat memimpin rapat penanganan Covid-19 bersama Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan, Instansi Vertikal, tokoh agama serta tokoh masyarakat di ruang pertemuan serbaguna lt. V Kantor Bupati Nunukan, Selasa malam (20/03).
Untuk Kabupaten Nunukan sendiri baru memiliki TCM (Tes Cepat Molekuler) yang terbatas hanya mampu memeriksa tidak lebih dari 10 sampel per hari.
Melihat penjelasan tersebut, Doni Monardo yang memimpin rapat bersama Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara Andi Santiaji langsung meminta kepada Satgas penanganan Covid Nunukan agar berhubungan dengan ibu Prashinta (Deputi V BNPB) untuk kesiapan secara teknis serta administrasi persuratannya terkait dua mesin PCR yang akan diberikan.
Menurut Doni, segala permasalahan terkait dengan Covid-19 dan juga terkait dengan PMI harus diurus karena menyangkut warga negara Indonesia.
“Karena Warga Negara Indonesia, pemerintah dan kita semua berkewajiban untuk mencarikan solusinya”, Ujar Doni Monardo.
Lebih lanjut menurut Doni kedatangan WNI dari luar negeri harus melalui pemeriksaan Swab PCR. Doni berharap agar segala sesuatu yang mendukung operasional PCR harus dipersiapkan dan dikomunikasikan.
Dalam paparan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan, Juru Bicara Satgas Covid-19 Aris Suyono, SKM menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan testing pada penanganan Covid-19 di Kabupaten Nunukan memang masih menemui kendala diantaranya tidak adanya fasilitas pemeriksaan PCR, Fasilitas pemeriksaan TCM hanya 1 dengan kapasitas 5 sampel / running, pengiriman sampel lebih dari 24 jam ke Surabaya, hasil keluar yang melebihi waktu 24 jam, dan rasio testing kurang dari 100 sampel dalam seminggu (tidak sesuai standar). (humas)
