MALINAU,.Kaltaraaktual.com– Persoalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencuat. Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang menjadi beranda depan Indonesia, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
Usai menghadiri penutupan Festival Budaya Irau ke-11 dan HUT Kabupaten Malinau ke-26, Minggu (26/10/2025), Hermanus menegaskan bahwa kondisi wilayah perbatasan seperti Krayan, Kabudaya dan Sebatik membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah pusat.
“Tujuannya agar pemerintah pusat memiliki narasi soal perbatasan. Kalau tidak begitu, masalah infrastruktur di perbatasan ini bisa hilang,” ujar Hermanus.
Menurutnya, lambatnya pembangunan di wilayah perbatasan bukan karena ketidakpedulian, melainkan kemungkinan besar akibat prioritas program pemerintah pusat yang berbeda.
“Mungkin masih ada program lain yang menjadi prioritas pemerintah pusat, tapi tetap akan kami dorong agar pembangunan di perbatasan tidak terabaikan,” ungkapnya.
Hermanus juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang membuat percepatan pembangunan sulit dilakukan tanpa dukungan dana dari pemerintah pusat. Ia berharap adanya alokasi dana khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik di perbatasan.
“Kalau alokasi dana dari pemerintah pusat itu ada, kita bisa membangun infrastruktur di perbatasan. Tapi tetap, Pemkab Nunukan akan terus mendorong isu perbatasan ini meski membutuhkan proses dan waktu yang panjang,” tegasnya.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan fisik, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau infrastruktur kita di perbatasan ini baik, pertumbuhan ekonomi juga jadi baik, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada,” tutup Hermanus. (**)
