Pemkab Nunukan FGD Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan, 8 Kecamatan Jadi Prioritas

oleh
oleh

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menggelar Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP-KPP), Rabu (29/10/25).

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri diwakili Plt. Sekretaris Daerah Ir. Jabbar menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan Tahun 2025.

Dalam FGD itu turut membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.

Baca Juga  KNPI Nunukan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI  Mayjen Purnawirawan Ramses Limbong mengatakan tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur indek pengelolaan kawasan perbatasan sudah sejauh mana, namun secara kuantitatif telah dilakukan, sementara secara kualitatif nya bagaimana, kemudian untuk infrastruktur kawasan perbatasan khususnya seluruh kegiatan masyarakat apabila belum terlaksana akan sulit tercapai.

Ia juga mengatakan berdasarkan perhitungan indeks pengelolaan kawasan perbatasan kecamatan perbatasan prioritas (IPKP-KPP), terdapat 8 Kecamatan perbatasan prioritas yakni Krayan Selatan, Krayan, Tulin Onsoi, Seimanggaris, Sebatik Tengah, Krayan Tengah, Krayan Timur, dan Krayan Barat.

Baca Juga  Ketua Kwarda Pramuka Kaltara Apresiasi KTA Pramuka Berbasis Digital

Dalam FGD itu turut membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.

Plt Sekda Jabbar mengatakan bahwa pengukuran IPKP KPP sangat penting, karena Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan dengan negara Malaysia, sekaligus merupakan pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara Kalimantan.

Baca Juga  Bupati Wempi Tutup Christmas Cup XXVI, Tekankan Olahraga sebagai Perekat Toleransi di Malinau

“Sebagai pemerintah, saya berharap FGD kali ini bisa mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. Bisa memunculkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara semua pihak pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,” pungkasnya.(dh/*hm/diskominfonnk)

Tinggalkan Balasan