TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (03/11/25). Dalam paparannya, ia mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun.
Menurut Syarwani, pendapatan transfer dari pusat ke Kabupaten Bulungan pada 2026 diperkirakan hanya mencapai Rp1,3 triliun, turun 17,99 persen atau sekitar Rp296,3 miliar dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih menjadi penopang utama struktur penerimaan daerah.
“Untuk itu diperlukan kemandirian daerah dalam pembangunan agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan,” ujar Syarwani dalam pidatonya.
Ia menekankan, Pemkab Bulungan perlu berhati-hati menyusun asumsi pendapatan transfer mengingat beban fiskal pemerintah pusat diprediksi meningkat pada 2026, antara lain akibat kenaikan harga energi global yang berpotensi menambah subsidi BBM dan LPG.
Lebih jauh, Syarwani menjelaskan bahwa pendapatan bagi hasil (PBH) dari provinsi juga berkurang, menyusul penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah, yang mengatur sebagian dana transfer disalurkan langsung ke kas daerah kabupaten/kota tanpa melalui provinsi.
Dengan berbagai perubahan tersebut, total pendapatan daerah dalam APBD Bulungan 2026 direncanakan sebesar Rp1,5 triliun. Dari jumlah itu, PAD ditargetkan Rp234,3 miliar, terdiri atas pajak daerah Rp113 miliar, retribusi Rp22,2 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp13 miliar, serta pendapatan lain-lain Rp86 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah 2026 direncanakan mencapai Rp2 triliun. Anggaran terbesar atau sekitar Rp1,4 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Sementara belanja modal direncanakan Rp368 miliar, fokus pada program prioritas dan pelayanan publik. Adapun belanja tidak terduga disiapkan Rp8 miliar, serta transfer ke pemerintah desa dan daerah lain sebesar Rp185,8 miliar.
Dengan menurunnya transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja, Pemkab Bulungan dihadapkan pada tantangan besar untuk menguatkan basis ekonomi daerah.
“Kemandirian fiskal harus menjadi arah pembangunan ke depan, agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada pusat,” tegas Syarwani. (red)
