NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Agenda reses Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ahmad Triady, berubah menjadi ruang kritik terarah soal mandeknya pembangunan manusia dan layanan dasar di wilayah Nunukan Timur. Di Aula Serbaguna Bambu Kuning, Sabtu malam (02/11/25), puluhan warga mengadukan ketertinggalan sektor pendidikan hingga minimnya layanan kesehatan.
Isu utama mengemuka dari para guru. Mereka menuntut pemerintah daerah membuka ruang tugas belajar guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik. Selama ini, kesempatan menempuh pendidikan lanjutan dinilai mandek tanpa dukungan sistematis dari daerah.
“Mutu pendidikan tidak akan naik tanpa peningkatan kompetensi guru, terutama di kelurahan Nunukan Timur,” kata salah seorang warga.
Ahmad Triady mengakui kualitas guru adalah pondasi utama perbaikan SDM. Ia berjanji akan membawa tuntutan itu ke ranah pembahasan anggaran.
“Kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah agar program tugas belajar bagi guru bisa diakomodir melalui penganggaran yang memadai,” ujarnya.
Tak berhenti di pendidikan, warga juga menyinggung persoalan jalan lingkungan yang memburuk. Infrastruktur yang rapuh mengganggu pergerakan hasil pertanian dan aktivitas ekonomi. Keluhan ini mengulang tema besar di banyak wilayah Nunukan: perbaikan jalan daerah berjalan lambat, sementara dampaknya terasa langsung oleh warga.
Di sektor kesehatan, pelayanan puskesmas dinilai timpang, terutama bagi warga pesisir yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan layak. Minimnya tenaga medis menjadi keluhan utama.
“Kami berharap pemerintah bisa menambah tenaga medis dan memperbaiki fasilitas agar pelayanan lebih cepat dan merata,” ujar seorang warga.
Aspirasi lain termasuk penguatan alokasi anggaran untuk kesejahteraan petani rumput laut, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal agar tidak terus terpinggirkan dalam kegiatan ekonomi daerah.
Menutup kegiatan, Triady menegaskan fungsi reses sebagai kanal formal menampung suara publik. Ia menyebut seluruh aspirasi akan masuk bahan pembahasan dalam penyusunan program kerja daerah.
“Semua aspirasi akan kami tampung dan perjuangkan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” ucapnya.
Namun, sebagaimana lazim di reses, janji disampaikan, realisasi menunggu arena politik dan ketatnya ruang fiskal daerah. Warga kini menunggu apakah seruan peningkatan SDM dan perbaikan layanan dasar ini diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, atau kembali sekadar catatan rapat yang menguap. (tfk/red)
