MALINAU, Kaltaraaktual.com- Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggerak pembangunan di wilayah. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Camat di Hotel Novotel Cikini, Jakarta, Kamis (06/11/25).
Kegiatan yang digelar selama dua hari, 6–7 November 2025, ini diikuti seluruh camat se-Kabupaten Malinau. Bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan para pemimpin wilayah dalam memberikan pelayanan dasar serta mendukung program strategis pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Wempi menyampaikan lima program unggulan Kabupaten Malinau yang dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, camat harus memahami sekaligus mengawal implementasi program tersebut di lapangan.
“Kita punya wilayah yang sangat luas, lebih dari 38 ribu kilometer persegi, bahkan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang hanya sekitar 27 ribu kilometer persegi. Dengan kondisi seperti ini, strategi pembangunan harus betul-betul cerdas dan efektif,” kata Wempi.
Wempi menekankan, tantangan geografis dan demografis Malinau yang berpenduduk relatif sedikit menuntut para camat lebih kreatif, adaptif, dan inovatif dalam menjalankan tugas. Percepatan pembangunan, menurutnya, tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi dan inisiatif kuat dari pemerintah kecamatan.
Wempi berharap kegiatan ini dapat memperkuat fungsi camat sebagai penggerak pembangunan wilayah dan penjembatan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah. Ia juga meminta para peserta Bimtek untuk menyerap pengetahuan teknis yang diberikan dan menerapkannya di lapangan.
“Dengan segala keterbatasan, kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik. Tugas camat bukan hanya menjadi administrator, tetapi juga motor pembangunan di wilayahnya,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek berlangsung interaktif, menghadirkan narasumber dari berbagai instansi yang memaparkan materi terkait tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. (bob/diskominfo/*red)
