JAKARTA, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan capaian di sektor kesehatan. Pada ajang UHC Awards 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/01/26), Pemprov Kaltara meraih penghargaan kategori Madya atas keberhasilannya mempertahankan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan yang diselenggarakan bersama BPJS Kesehatan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai konsisten menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakatnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Usman, SKM, M.Kes, mengatakan capaian tersebut bukan hanya diraih di tingkat provinsi. Sejumlah daerah di Kaltara juga mencatatkan prestasi serupa.
“Di tingkat provinsi kami mendapatkan UHC Awards kategori Madya. Ditambah lagi, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan meraih kategori Utama. Ini kalau tidak salah sudah yang keenam atau ketujuh kalinya Kaltara menerima UHC Awards,” kata Usman.
Meski demikian, Usman mengakui masih terdapat persoalan mendasar, terutama terkait akses layanan kesehatan di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem. Kalimantan Utara memiliki karakter wilayah luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata, termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.
“Tantangan kita memang soal aksesibilitas. Karena wilayahnya luas, pelayanan kesehatan tidak selalu mudah dijangkau masyarakat. Maka pendekatan yang kami lakukan adalah jemput bola, mendatangi langsung masyarakat yang sulit mengakses layanan,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang dijalankan Pemprov Kaltara adalah program Dokter Terbang, yang menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini memanfaatkan transportasi udara untuk membawa tenaga medis, termasuk dokter spesialis, ke wilayah terpencil seperti Longbia, Pulau Bunyu, hingga Seimanggaris.
Program tersebut didanai melalui APBD Provinsi, meski diakui harus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran. Menurut Usman, keberlanjutan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas, termasuk dalam upaya mempertahankan status UHC.
“Memang kondisi keuangan daerah sedang menurun, tetapi kami tetap berupaya. Salah satunya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Utara agar bersama-sama menjaga keberlanjutan UHC,” kata dia.
Penghargaan UHC Awards, bagi Pemprov Kaltara, bukan sekadar simbol prestasi. Lebih dari itu, capaian tersebut menjadi pengingat bahwa jaminan kesehatan universal harus diiringi pemerataan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini berada di pinggiran akses kesehatan. (erw/red)
