NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Aksi damai warga Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, atas kondisi jalan utama yang rusak parah mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Kepala DPUPR Nunukan, Abdi Jauhari, menanggapi aspirasi masyarakat tersebut pada Rabu (04/02/26).
Ia menjelaskan bahwa ruas jalan yang dikeluhkan warga merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Secara status dan kewenangan, jalan yang dimaksud itu adalah jalan nasional. Karena itu, DPUPR kabupaten akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR,” ujar Abdi.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait guna memastikan kejelasan rencana penanganan jalan tersebut.
“Mungkin dalam waktu dekat, satu atau dua hari ini, kami akan berkomunikasi dengan pihak kementerian. Kami sejalan, dan mudah-mudahan bisa saling berkoordinasi dengan baik demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Terkait adanya informasi pembangunan jalan Pa’ Betung yang sempat dilakukan namun terhenti, Abdi mengaku belum memperoleh data pasti.
“Memang sebelumnya ada pembangunan di Jalan Pa’ Betung, tapi terhenti. Apakah itu masuk anggaran tahun ini atau tidak, kami belum tahu pasti. Itu yang akan kami komunikasikan ke Kementerian PUPR,” jelasnya.
Abdi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan akan terus mendorong agar persoalan infrastruktur di Krayan Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. (nvl/diskominfonnk)
