NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan enam usulan strategis kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin. Usulan tersebut mencakup penguatan pertahanan, pembangunan infrastruktur, hingga penyelesaian persoalan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Enam usulan itu disampaikan Irwan saat kunjungan kerja Menhan ke Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Nunukan, Jumat (2/10/26).
Irwan mengatakan dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.
“Yang kami sampaikan berkaitan dengan pertahanan, pembangunan infrastruktur dan beberapa persoalan strategis di kawasan perbatasan,” demikian poin yang disampaikan Pemkab Nunukan dalam keterangan resminya.
1. Infrastruktur di eks OBP B2700-B3100
Usulan pertama berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700-B3100 di kawasan Sungai Sinapad-Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu.
Pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung pengamanan wilayah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
2. Penyelesaian persoalan kawasan perbatasan
Irwan juga meminta pemerintah pusat membantu menyelesaikan sejumlah persoalan kawasan perbatasan dan OBP.
Di antaranya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad. Pemkab Nunukan juga meminta penyelesaian ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara.
Luas lahan yang terdampak mencapai 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Selain itu, Pemkab Nunukan mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia.
3. PLBN Sebatik dan jalur Sebatik-Tawau
Usulan berikutnya menyangkut percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Pemkab Nunukan juga mendorong pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik-Tawau, Malaysia.
Pembukaan jalur resmi tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat tata kelola perlintasan antarnegara.
4. Pengawasan pekerja migran Indonesia
Persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) juga menjadi perhatian Pemkab Nunukan.
Irwan mengusulkan penguatan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi untuk mencegah keberangkatan ilegal. Selain itu, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal atau overstay juga menjadi bagian dari usulan.
Pemkab Nunukan turut mendorong pemberantasan praktik percaloan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
5. Jalan Long Semamu-Long Midang
Dalam sektor konektivitas, Irwan meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu di Kabupaten Malinau dengan Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Jalur tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan pelayanan publik sekaligus membuka akses pasar bagi komoditas unggulan masyarakat Krayan.
Komoditas yang disebut antara lain beras Adan dan garam gunung.
Dukungan pemerintah pusat juga diusulkan untuk pembangunan infrastruktur PLBN Long Midang serta peningkatan sarana penerbangan di Krayan.
6. Penataan kawasan latihan tempur
Usulan keenam berkaitan dengan rencana penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang luasnya diperkirakan mencapai sekitar 277.859 hektare.
Irwan menekankan agar penataan kawasan tersebut memperhatikan aspek legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.
Pemkab Nunukan berharap seluruh aspek tersebut dapat ditata secara jelas sehingga rencana pemanfaatan kawasan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kondisi masyarakat.
Enam usulan itu diharapkan menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Pemkab Nunukan berharap dukungan Kementerian Pertahanan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga ikut mendorong percepatan pembangunan serta penyelesaian persoalan strategis yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan negara. (man/din/tus/prokompim)
