TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi sorotan publik. Di tengah kritik terhadap respons sejumlah kepala daerah, pernyataan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang justru menarik perhatian warganet.
Zainal dinilai sejumlah pengguna media sosial terbuka dalam menjelaskan kondisi di lapangan, termasuk keterbatasan peralatan pemadam dan sulitnya menangani kebakaran di lahan gambut.
Perbincangan mengenai karhutla tak hanya berkutat pada luas lahan yang terbakar dan kabut asap yang ditimbulkan. Respons pejabat daerah dalam menjelaskan situasi serta langkah penanganan juga menjadi perhatian masyarakat.
Di media sosial, sejumlah komentar bernada kritik bermunculan terhadap penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalimantan. Namun, pernyataan Zainal yang mengakui keterbatasan peralatan sekaligus meminta jajarannya tetap bergerak mendapat tanggapan positif dari sebagian warganet.
Salah satu komentar di TikTok bahkan menyebut pernyataan Gubernur Kaltara tersebut sebagai respons yang masuk akal. Meski demikian, komentar di media sosial tidak serta-merta mewakili pandangan seluruh masyarakat.
Zainal sebelumnya menegaskan keterbatasan peralatan tidak boleh menjadi alasan bagi petugas untuk berhenti melakukan pemadaman.
“Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,” tegas Zainal.
Gubernur Kaltara Soroti Sulitnya Padamkan Api di Lahan Gambut
Salah satu persoalan yang dihadapi tim pemadam adalah karakteristik lahan gambut. Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar hilang karena bara dapat bertahan di lapisan tanah dan kembali memicu kebakaran.
Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan berulang serta pemantauan yang cermat.
“Di atas itu dia padam, tetapi di dalam gambutnya kita tidak bisa pantau. Memang ada yang sudah padam, tiba-tiba muncul lagi. Karena itu gambut, susah diprediksi,” ujar Zainal saat menjelaskan tantangan pemadaman karhutla.
Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Selain memadamkan api yang sudah muncul, petugas juga harus mengantisipasi titik-titik yang berpotensi kembali terbakar.
Zainal juga mengakui adanya keterbatasan fasilitas dan anggaran daerah. Kaltara belum memiliki helikopter water bombing sendiri, sementara operasi modifikasi cuaca (OMC) membutuhkan biaya yang besar.
Keterbatasan tersebut menjadi bagian dari tantangan penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran meluas dan membutuhkan dukungan peralatan tambahan.
Turun Langsung ke Lokasi Kebakaran
Dalam penanganan karhutla di Kaltara, Zainal juga beberapa kali turun langsung ke lokasi kebakaran. Di antaranya di kawasan Selimau dan Kilometer 12, Desa Gunung Sari, Kabupaten Bulungan.
Di lokasi tersebut, dia memantau penanganan kebakaran bersama personel gabungan TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Zainal juga menginstruksikan agar laporan mengenai titik api segera ditindaklanjuti. Respons cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Di sisi lain, keselamatan personel yang bertugas tetap menjadi perhatian. Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan peralatan memadai, tetapi juga koordinasi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat.
Respons Zainal yang terbuka mengenai kondisi lapangan memperlihatkan pentingnya komunikasi pemerintah saat menghadapi bencana. Penjelasan mengenai keterbatasan dapat membantu masyarakat memahami tantangan yang dihadapi petugas, selama disertai langkah penanganan yang jelas.
Namun, apresiasi terhadap pernyataan pejabat tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan utama, yakni memastikan kebakaran benar-benar tertangani, asap tidak terus mengancam kesehatan warga, dan titik api tidak berulang.
Pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan peralatan, anggaran, personel, serta koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan karhutla, khususnya di kawasan gambut.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari pernyataan pejabat atau respons positif di media sosial. Hasil di lapangan, kecepatan pemadaman, upaya pencegahan, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan tetap menjadi tolok ukur utama. (***)
