MALINAU, Kaltaraaktual.com- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia sepanjang sekitar 2.300 kilometer rampung pada 2028.
Target tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu disampaikan Dody saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau, Kamis (22/10/26).
Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Malinau Wempi W. Mawa di Kantor Bupati Malinau.
Dody mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan jalan di kawasan perbatasan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kunjungan ini sebenarnya untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah ini, diperkirakan mencapai sekitar 2.300-an kilometer, ditargetkan rampung pada 2028,” kata Dody.
Selain mengejar target pembangunan jalan perbatasan, Kementerian PU juga ingin melihat langsung kondisi infrastruktur jalan nasional di Malinau. Peninjauan ini turut merespons permintaan Bupati Malinau dan pemerintah provinsi Kaltara agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas jalan di daerah tersebut.
Dari hasil peninjauan, Dody menilai sejumlah ruas jalan nasional masih membutuhkan penanganan. Perbaikan tidak hanya menyangkut kondisi permukaan jalan, tetapi juga lebar jalan, sistem drainase, hingga konstruksi agar memenuhi standar jalan nasional.
Menurutnya, kebutuhan penanganan infrastruktur tersebut akan dikaji secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta ketersediaan anggaran.
Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat koordinasi agar pembangunan jalan di wilayah perbatasan dapat berjalan berkelanjutan.
Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses ke kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Bagi Malinau dan Kabupaten Nunukan yang berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, peningkatan kualitas jalan menjadi salah satu kebutuhan strategis. Selain menunjang aktivitas masyarakat, konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antarkawasan dan mendukung pemerataan pembangunan.
Meski demikian, realisasi target pembangunan hingga 2028 akan bergantung pada penanganan teknis di lapangan, kesinambungan program, serta dukungan anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan ruas-ruas jalan prioritas.
Kunjungan Menteri PU ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui sinergi dengan pemerintah pusat. (jms/prokompim/*red)
