TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemerintah provinsi lebih selektif dalam menyusun program pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting menyusul keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah diminta tidak memaksakan seluruh usulan masyarakat untuk direalisasikan secara bersamaan.
Menurut Nasir, setiap aspirasi yang masuk tetap harus diperhatikan. Namun, realisasinya perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.
Dia menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti kebutuhan masyarakat harus diabaikan. Pemerintah justru perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak dan tidak habis untuk kegiatan yang kurang mendesak.
Nasir juga menyoroti pentingnya ketepatan pembagian kewenangan dalam penyusunan program pembangunan. Menurutnya, pemerintah provinsi harus memastikan setiap usulan yang masuk memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih program antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltara berharap keterbatasan fiskal tidak sampai berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan, termasuk memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, manfaat terukur, dan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.
Nasir menilai, ketepatan menentukan skala prioritas menjadi salah satu kunci agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan pada 2027.
Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, keterbatasan fiskal diharapkan tidak menghalangi pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (***)







