Bupati Bulungan Dorong Perizinan Usaha Lebih Cepat, PP 28/2025 Jadi Acuan

oleh -1251 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Bupati Bulungan Syarwani mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bulungan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Crown, Tanjung Selor, Rabu (18/11/2026), dengan mengusung tema peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha pascaterbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.

Syarwani mengatakan PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus penyempurnaan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Menurutnya, regulasi baru tersebut menjadi pedoman untuk mempercepat proses pelayanan dan penerbitan perizinan berusaha. Namun, implementasinya masih membutuhkan sosialisasi agar seluruh ketentuan dapat dipahami oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

Baca Juga  Syarwani Genjot Program 2026, OPD Bulungan Diminta Tinggalkan Ego Sektoral

“Kita perlu memahami bahwa regulasi ini masih relatif baru diterapkan. Berbagai persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi tentu memerlukan penyesuaian, baik dari pemerintah daerah maupun dari para pelaku usaha,” kata Syarwani.

Dia menilai pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan dan pendampingan secara maksimal agar proses penyesuaian terhadap ketentuan baru tidak menjadi hambatan bagi dunia usaha.

Syarwani kemudian memaparkan sejumlah perubahan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Di antaranya integrasi sistem kementerian dan lembaga melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai pintu utama pelayanan perizinan.

Selain itu, regulasi tersebut mengatur Service Level Agreement (SLA) atau kepastian jangka waktu pelayanan. Bahkan, terdapat mekanisme verifikasi otomatis melalui sistem OSS apabila instansi terkait tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan.

Baca Juga  Tenguyun Fest 2025 Upaya Pemda Bulungan Siapkan Ruang UMKM dan Pemuda

Perubahan lainnya yakni pemerintah daerah dilarang menambahkan persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.

PP tersebut juga mengakomodasi sejumlah sektor baru, seperti ekonomi kreatif, geospasial, ketenagakerjaan, koperasi, penanaman modal, sistem elektronik, hingga lingkungan hidup.

Meski proses perizinan didorong semakin cepat, Syarwani mengingatkan terdapat sejumlah persyaratan dasar yang tetap harus dipenuhi.

Persyaratan itu meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan berupa SPPL, UKL-UPL atau AMDAL sesuai tingkat risiko, serta persyaratan bangunan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dia mengakui masih terdapat bangunan yang sudah berdiri dan kegiatan usaha yang telanjur beroperasi, tetapi dokumen PBG, SLF maupun persetujuan lingkungannya baru diurus belakangan.

“Ini merupakan fakta yang kita hadapi. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi forum konsultasi publik ini, karena kita perlu mencari solusi bersama dengan tetap berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2025,” ujarnya.

Baca Juga  Kapolda Kaltara Cek Polsek Sekatak, Minta Polisi Hadir di Tengah Warga

Syarwani berharap forum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menghasilkan masukan dan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Bulungan.

Dia menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan pelayanan investasi berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pemkab Bulungan, investasi menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah karena dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar pelayanan perizinan semakin baik dan investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (prokompim/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan