TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Pemerintah menegaskan penentuan besaran upah harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara yang dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/26).
Rapat itu melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi hingga tenaga ahli.
Denny mengatakan, penetapan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan besaran penghasilan yang diterima pekerja. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja perlu menjadi perhatian dalam pembahasan UMP dan UMSP 2027. Namun, kemampuan pengusaha, produktivitas tenaga kerja hingga iklim investasi di Kaltara juga harus diperhitungkan.
“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” kata Denny.
Dia menjelaskan, proses penetapan UMP dan UMSP 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Perhitungan upah minimum juga mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi.
Di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau Alfa yang menjadi bagian dalam formula penghitungan upah.
Sekprov Denny menyebut penentuan nilai Alfa harus dilakukan secara cermat. Dewan Pengupahan perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di Kaltara. “Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain UMP, Pemprov Kaltara juga menaruh perhatian terhadap pembahasan UMSP 2027. Kebijakan upah sektoral tersebut berkaitan dengan perlindungan pengupahan bagi pekerja pada sektor usaha tertentu.
Menurut Denny, penetapan UMSP perlu melihat karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerja maupun kemampuan sektor bersangkutan.
Dalam rapat tersebut, Denny juga menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian Dewan Pengupahan Provinsi.
Pertama, seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data yang akurat.
Kedua, pembahasan harus mengedepankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Ketiga, hasil pembahasan diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.
Denny berharap seluruh anggota Dewan Pengupahan dapat menjalankan tugas secara profesional dan objektif. Setiap keputusan, kata dia, harus melalui pertimbangan matang dengan mengutamakan kepentingan bersama.
“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.



