NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – Kian memperihatinkan, persoalan abrasi bibir Pantai Indah dan sekitar Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik yang berdekatan dengan laut tersebut semakin merugikan masyarakat setempat, akibat dari terjadinya abrasi yang belum ada solusi nyata dari pemerintah pusat dan provinsi mengakibatkan jalan putus, Posyandu bahkan sebagian rumah warga hancur akibat ganasnya ombak.
Hamsing yang merupakan Anggota DPRD Nunukan dari Dapil Sebatik meninjau langsung lokasi tersebut ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut kian memperihatinkan apalagi dengan kondisi rumah warga dan jalan yang putus akibat hantaman ombak.
“Memang kita senang atas bantuan Kementerian PUPR yang dikucurkan untuk pengembangan Pantai Indah sebesar Rp. 600 juta, namun ironisnya pantai yang sudah dibangun dengan indah tetapi kurang lebih 100 Meter disitu ada abrasi yang menyebabkan jalan terputus serta menghancurkan rumah warga kan sangat memprihatinkan,” terang Hamsing, (23/9).
Jangan pandang sebelah mata persoalan Abrasi di Pulau Sebatik, harus ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah untuk persoalan abrasi yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Karena jika dibiarkan perlahan-lahan akan terus abrasi tentunya akan menghambat seluruh kegiatan sehari-hari warga yang ada disitu, baik jalan dan rumah warga jadi hancur semuanya. .
“Sekarang ini sudah masuk kategori darurat Nasional. Masalahnya abrasi bibir pantai sudah tahunan belum terselesaikan sampai tuntas, selain itu di sepanjang pantai itu banyak rumah warga hampir satu RT terkena dampaknya. Kemudian banyak warga yang sudah pindah karena rumahnya hancur, jadi perlu di perhatikan jangan Cuma mengembangkan wisata tetapi tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan warga kita di Sebatik,” ujar Hamsing.
Ia melanjutkan masyarakat bertanya-tanya kapankah terealisasi bantuan dari kementerian PU-PR melalui pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD).
“Berdasarkan laporan itu ada anggaran di BPBD untuk pembangunan Pemecah Ombak, dimana anggaran itu dari pusat namun karena pandemi COVID-19, kami belum tahu kelanjutannya seperti apa. Oleh itu kami mohon Pemerintah yang menanggani hal ini agar diperjelas apakah pembangunan pemecah ombak tersebut akan dikerjakan atau tidak, karena saat ini masyarakat mempertanyakan dan menunggu program itu,”tanya Hamsing.
Tak sampai disitu, Hamsing menambahkan pentingnya peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah bekerjasama dengan baik.
“Saya meminta dengan tegas kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PU-PR, BPDB Provinsi dan Daerah agar melihat masalah ini secara menyeluruh. Tolong jangan anggap enteng persoalan ini karena masyarakat tidak bisa tidur nyenyak,” pungkas Hamsing.
***
