Andi Akbar – Serfianus Solusi Terbaik Membangun Desa

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Calon Bupati Nunukan nomor urut 1, Andi M Akbar bersilaturahmi menemui warga Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, beberapa waktu yang lalu.

Banyak hal yang disampaikan warga, diantaranya adalah kompleksitas persoalan desa, dari penyediaan air bersih hingga jalan desa dan jalan tani, Andi Akbar menjawab semuanya dengan baik.

Andi Akbar mengatakan, peranan perusahaan dan pemerintah diperlukan untuk membangun desa.  “Ada perjanjian antara dua belah pihak itu yang harus kita buka. Dan undang-undang cipta karya juga kita buka, cipta kerja juga. Jadi kampung baru, air bersih memang sudah banyak,” ujar Andi Akbar.

Calon Bupati Nunukan nomor urut 1 ini menyampaikan, pihak desa juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk menurunkan alat berat memenuhi kebutuhan warga desa.

“Pihak desa sudah mendapatkan titik-titik air itu, artinya sudah koordinasi dengan pihak perusahaan, baik batu bara untuk meminta tolong supaya alatnya turun, karena sondir ujungnya sangat dalam mungkin sampai 50 meter 60 meter. Jadi sudah ada titiknya dan insya Allah saya akan siapkan alat berat untuk meminta pihak Desa koordinasi kembali dengan perusahaan yang ada di sini, supaya alatnya, kalau belum dipindahkan dari perusahaan, untuk segera turun memenuhi kebutuhan masyarakat kita dikampung baru,” bebernya.

Pertanyaan Warga Soal Jalan Tani, Solusi Perbaikan Secara Bertahap. “Mengenai jalan tani yang tadi juga nanti saya akan sampaikan, kalau memang ada alat beratnya itu segera turunkan saja untuk diperbaiki secara bertahap jalan taninya.Aspal itu bertahap, mungkin dari pembangunan teknis itu ada tahapannya.Contoh agregat dulu, pancang tanahnya baru diaspal. Jadi mungkin ke agregat dulu, dan kita lihat status lahannya,” imbuhnya.

“Sp 1, Sp 2 ini lahan gimana, maksudnya status jalannya, kalau mau masuk perusahaan ataupun hutan ini tidak bisa, masuk HGU juga tidak bisa makanya nanti kita lihat kita pelajari,” tambahnya.

Untuk itu Andi Akbar meminta agar soliditas warga desa terus terjalin erat bersatu untuk memenangkan pasangan calon Andi Akbar – Serfianus (GAAS).

“Kita harus bersatu juga di sini, jangan sampai bapak Ibu tidak bersatu untuk memperjuangkan dan memenangkan Andi Akbar-Serfianus. Mari kita saling menjaga,” ungkapnya.

Selanjutnya soal penghasilan 1 juta ton perkebunan Sawit pertahun. Andi Akbar menerangkan, penghasilan sawit di Kalimantan Utara (Kaltara) termasuk besar namun pembagian hasilnya tidak kembali ke daerah 100 persen, ini menyangkut sistem dari pemerintah pusat tentang pengelolaan anggaran di Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Kementerian Keuangan itu dibagi.

“Jadi aturannya itu tidak seperti itu, bahwa semua penghasilannya langsung turun ke sini.Itu masuk dalam dana bagi hasil, hasilnya tani kita, CPO kita, itu masuk ke provinsi.Dan masuk lagi ke kabupaten, yang tidak ada pun sawitnya, dapat anggaran itu secara merata. Kalau tadi, hasil sawit itu semuanya masuk ke sini, 10 triliun kali kita satu tahun bisa, 5 triliun pun bisa tetapi itu ada anggaran yang harus dibagi. Jadi itu anggaran kita semua, contohnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, penghasil minyak terbesar tetapi kenapa kita antri minyak segala di SPBU. Karena uang semua itu ditarik ke pemerintah pusat itu pembagian hasil baru kemudian baru di bagi ke daerah-daerah kembali,” terangnya.

“70 persen untuk pusat itu 30% turun ke daerah kita melalui provinsi, lalu di provinsi dibagi lagi ke kabupaten tapi syukurnya 5 kabupaten kota dibagi lagi, dan itulah dana bagi hasil. Makanya pendapatan anggaran PAD kita masih kecil, yang membesarkan APBD itu dari dana bagi hasil sawit, batu bara, hasil alam kita,” lanjutnya.

Andi Akbar yang juga politisi partai Hanura menceritakan, dulunya Kalimantan Timur (Kaltim) bagian Utara mendapatkan dana bagi hasil atau masih Kaltim 800 miliar, karena besarnya ini sumber daya yang di Kaltim dibagi dan provinsi Kaltim dibagi ke anak-anaknya seperti di Kaltim bagian Utara, namun sejak Kaltara berdiri sendiri secara mandiri sejak tahun 2016, pembagian hasil juga turut berubah secara aturan pemerintahan.

“Kita di Nunukan pernah dapat 800 miliar atau masih Kaltim. Sekarang Kaltara ini penghasilannya hanya 5 kabupaten kota, termasuk Nunukan batu bara, Malinau batu bara ini masuk ke sana ke pusat diturunkan kembali ke provinsi, dibagi lagi ke 5 kabupaten kota, kita hanya dapat kurang lebih 200 miliar,” tuturnya.

“Berarti kita mekar dari kaltim ke Kaltara turun 500 miliar bantuan dari hasil kita, itulah turun APBD kita. Itu pemahaman sistem kita, dan kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita harus berikhtiar lewat jalan lainnya, nanti kita akan koordinasi, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan semua bisa berjalan baik,” urainya.  (**)