TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Rapat Gabungan Komisi DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memunculkan sederet persoalan mendasar terkait pelayanan publik, khususnya di Pelabuhan Tengkayu I, Kota Tarakan, seperti fasilitas di kawasan pelabuhan dan titik transportasi vital. Dalam rapat yang berlangsung Kamis, (14/11/25). Anggota DPRD Kaltara, Arming, menyampaikan suaranya terhadap kinerja dinas teknis, terutama Dinas Perhubungan.
Arming memaparkan data lalu lintas harian di lokasi yang menjadi sorotan. “Kalau kita melihat volume, 1.950 orang yang lalu-lalang di sana, kurang lebih 1.470 mobil, dan sekitar 2.732 kendaraan roda dua,” ujarnya. Menurut dia, angka tersebut cukup untuk menggambarkan bahwa persoalan fasilitas di lapangan bukan masalah kecil.
Ia menegaskan perlunya keterbukaan dari Dinas Perhubungan mengenai kebutuhan riil agar DPRD dapat memberi dukungan yang tepat. “Katakanlah dinas butuh A, butuh B. Jadi sebelum masuk pembahasan anggaran 2026, ini sudah menjadi atensi kami. Beberapa rekan juga ada di Banggar, dan ini pasti kami dorong,” katanya.
DPRD, kata dia, sudah sepakat untuk mendorong penyelesaian persoalan-persoalan teknis. “Kami butuh hasil, bukan hanya wacana,” imbuhnya.
Salah satu isu yang paling disorot adalah buruknya fasilitas dasar seperti sanitasi dan kebersihan. Arming mencontohkan kerusakan fasilitas air.
“Masalah keran air itu tidak jalan, Pak. Saya bawa kuah kalau buang air kecil,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa tangki air yang kotor dan berlumut adalah persoalan tahunan yang tak kunjung dibereskan.
Arming juga mengkritik pola kerja petugas kebersihan yang dianggap tidak efektif. “WC pagi dibersihkan sampai jam delapan, habis itu buyar. Tadi ibu alu (Anggota DPRD Kaltara) masuk, kotor lagi. Padahal orang sudah digaji,” urainya.
Untuk menghindari kejadian berulang, Arming mengusulkan pembentukan tim pengawas khusus. “Ini penting agar pengawasan berjalan. Jadi Pak Rusman juga enak, ada tim yang mengontrol langsung.”
Menurutnya, efektivitas jam kerja harus ditegakkan. “Jangan sampai hanya cek log, lalu pulang,” katanya.
Arming juga menyoroti isu aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pelabuhan. Ia menyetujui pandangan bahwa keberadaan pengunjung akan menggerakkan ekonomi kecil, namun fasilitas harus disiapkan.
“Kalau harus ada troli, ya sudah. Daripada tiga item anggaran 800 juta, bisa kita alihkan untuk fasilitas yang lebih penting,” ujarnya.
Rapat tersebut kembali menegaskan bahwa kondisi pelayanan publik di sejumlah kawasan strategis Kaltara membutuhkan pembenahan mendesak. Arming menegaskan bahwa DPRD siap mendorong, tetapi eksekutif harus bergerak lebih cepat dan transparan. “Ini penting menjadi atensi kita bersama,” tutupnya. (**)
