TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Namun, mereka menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama sebelum pemekaran wilayah benar-benar direalisasikan. Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi dan dengar pendapat yang digelar bersama para akademisi dari Universitas Borneo Tarakan pada (11/02/25).
Pentingnya Infrastruktur Sebelum DOB
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, S.S., M.A., dari Fraksi Karya Kebangkitan Nasional Dapil Nunukan 4, Partai Golkar, menegaskan bahwa pembentukan DOB membuka peluang besar bagi percepatan pemerataan pembangunan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, pemekaran justru bisa menimbulkan tantangan baru. “Kita semua mendukung DOB, tapi kita harus realistis. Infrastruktur adalah fondasi utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Ryan juga menyoroti kondisi wilayah Krayan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan jaringan komunikasi.
Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Donal, S.Pd., dari Partai PKB Fraksi Karya Kebangkitan Nasional, menekankan bahwa kesiapan infrastruktur adalah kunci suksesnya DOB.
“Krayan adalah contoh daerah yang potensinya sangat besar, tetapi karena keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan ekonominya masih terhambat. Percepatan pembangunan ini harus menjadi prioritas sebelum kita bicara tentang pemekaran,” tegas Donal.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hendrawan, S.Pd., M.Pd., anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, menyoroti pentingnya aksesibilitas sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan wilayah.
“Saat ini masyarakat Krayan masih sangat bergantung pada jalur udara karena terbatasnya akses darat. Ini adalah tantangan yang harus kita jawab dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, dari Fraksi Nasdem Dapil Nunukan 1, menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur yang memadai akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal, sekaligus menarik investasi ke wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi,” kata Mansur.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., dari Fraksi Partai Gerindra, mengingatkan bahwa percepatan pembangunan harus sejalan dengan regulasi dan perencanaan yang matang. “Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini sesuai dengan aturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan terarah dan terukur,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Hamsing, S.Pi., dari Fraksi Partai Hanura, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung percepatan pembangunan.
“Percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar pembangunan di daerah perbatasan seperti Krayan bisa berjalan lebih cepat,” kata Hamsing.
Krayan Butuh Perhatian Khusus
Seluruh anggota DPRD yang hadir dalam diskusi ini sepakat bahwa Kecamatan Krayan memerlukan perhatian khusus dari semua elemen, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Wilayah ini yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki potensi strategis dan kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap optimal. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar membuat mobilitas barang dan jasa terhambat, sehingga harga kebutuhan pokok di Krayan jauh lebih mahal dibanding wilayah lain di Nunukan.
“Krayan adalah wajah terdepan Indonesia di wilayah perbatasan, tapi sampai hari ini kita masih menghadapi kenyataan bahwa akses transportasi dan komunikasi di sana sangat minim. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, untuk mempercepat pembangunan di sana,” tegas Ryan Antoni.
Hendrawan menambahkan bahwa perhatian ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusia.
“Pendidikan dan kesehatan di Krayan juga membutuhkan perhatian serius. Kita tidak bisa bicara pembangunan infrastruktur tanpa memikirkan kualitas SDM yang akan mengelola wilayah tersebut di masa depan,” jelasnya.
Pandangan Akademisi: Infrastruktur dan Prospek Ekonomi Dukungan terhadap fokus pembangunan infrastruktur juga diperkuat oleh pandangan akademisi dari Universitas Borneo Tarakan. Dr. Erick Karunia, S.E., M.M., menilai bahwa kesiapan infrastruktur adalah faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing daerah dan membuka peluang usaha baru, terutama di sektor UMKM dan pariwisata,” ujarnya.
Muh. Irfandy Azis, S.E., M.Acc., Ph.D., menambahkan bahwa dari perspektif akuntansi, pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik akan mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan harus menjadi perhatian utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Dr. E. Muhamad Nur Utomo, S.E., M.Si., menyoroti pentingnya manajemen pembangunan yang baik dalam mempercepat realisasi manfaat DOB bagi masyarakat.
“Perencanaan strategis dan implementasi yang terukur akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ini adalah harapan kita semua,” tuturnya.
Dalam wawancara terpisah, Ryan Antoni—yang dikenal dengan penampilannya yang khas ala rocker dan latar belakangnya sebagai mantan aktivis di Kalimantan Timur—menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Krayan.
“Kami telah menjalankan kewajiban kami sesuai dengan amanat Undang-Undang dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Krayan dan wilayah perbatasan lainnya,” tegas Ryan.
Menuju Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan Dengan pandangan yang komprehensif ini, DPRD Kabupaten Nunukan dan para akademisi sepakat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama sebelum pembentukan DOB direalisasikan.
Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan akademisi diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Nunukan, khususnya di wilayah Krayan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas dasar. (*ek/red)
