Bahas Rencana Kerja Masa Persidangan II 2025, Anggota DPRD Nunukan Lanjut Rapat Internal

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Usai penutupan masa persidangan I, anggota DPRD Kabupaten Nunukan melanjutkan agenda dengan menggelar rapat internal guna membahas rencana kerja untuk masa persidangan II tahun 2025.

Rapat ini berlangsung, Senin (6/1/25) di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan, dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah ST.

Selain dihadiri oleh pimpinan DPRD, rapat tersebut juga melibatkan seluruh anggota dewan, Sekretaris DPRD Nunukan, serta para staf sekretariat.

Rapat ini merupakan momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas anggota dewan.

Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama untuk memastikan semua agenda kerja dapat berjalan sesuai target.

“Tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan, yaitu legislasi, budgeting, dan monitoring, menjadi fokus utama dalam pembahasan ini,” ujar Hj. Leppa.

Dalam rapat tersebut, DPRD Nunukan juga membahas jadwal pelaksanaan rapat paripurna yang akan digelar pada masa persidangan II.

Rapat paripurna ini akan mencakup pembahasan berbagai agenda penting, termasuk pengesahan Peraturan Daerah (Perda) baik yang berasal dari inisiatif legislatif maupun usulan Pemerintah Daerah.

Dikesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah ST, menambahkan bahwa penyusunan jadwal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada agenda yang terlewatkan.

“Kami berupaya menyelaraskan program kerja dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat Nunukan,” ungkapnya.

Selain itu, pembahasan dalam rapat juga menitikberatkan pada optimalisasi peran monitoring anggota DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan program yang telah dirancang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui rapat tersebut DPRD Nunukan berharap agar tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dapat berjalan maksimal dan lebih efektif pada masa persidangan II tahun 2025. (tfk/dprdnnk)