Kaltara aktual. Com, TARAKAN – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, mempertanyakan komitmen pengelola SPBU di Kota Tarakan yang hingga kini belum menyediakan fasilitas pembayaran non tunai. Ia bahkan membandingkannya dengan unit usaha kecil seperti Pertashop yang telah lebih dulu menerapkan sistem QRIS.
“Pertashop yang penjualannya hanya ratusan liter per hari saja bisa menyediakan QRIS. Sementara SPBU yang besar dengan penjualan jauh lebih tinggi justru belum ada fasilitas pembayaran non tunai. Ini yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.
Menurut Jufri, perkembangan sistem pembayaran digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menilai keterlambatan penerapan QRIS dan kartu debit di SPBU berpotensi menghambat pelayanan serta menurunkan kenyamanan konsumen.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian masyarakat kini mengandalkan dompet digital dan tidak lagi rutin membawa uang tunai. Kondisi ini menjadi persoalan ketika SPBU tetap mewajibkan pembayaran cash tanpa menyediakan alternatif lain. “Di warung-warung pasar saja sekarang sudah pakai QRIS. Masa SPBU sebagai fasilitas layanan publik justru belum siap?” katanya.
Selain meningkatkan kemudahan transaksi, Jufri menilai sistem pembayaran digital juga mampu meningkatkan transparansi serta meminimalisir potensi permasalahan dalam pencatatan keuangan.
Komisi III DPRD Kaltara, lanjutnya, akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mendorong percepatan penerapan transaksi non tunai di seluruh SPBU Tarakan.
Sorotan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi pengelola SPBU agar layanan yang diberikan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. “Kami ingin ada inovasi dan percepatan. Harapannya sederhana, SPBU di Tarakan menyiapkan QRIS dan debit di setiap unit pengisian. Ini demi kemudahan masyarakat,” pungkasnya. (zar/jnr)
