TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Bupati Bulungan Syarwani bersama Wakil Bupati Kilat, Ketua DPRD H Riyanto, Sekretaris Daerah H Risdianto, serta jajaran Pemkab mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (8/9/25).
Rakor itu membahas optimalisasi pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, evaluasi program 3 juta rumah, hingga pengumuman pertumbuhan ekonomi tingkat daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan target kemiskinan ekstrem harus tuntas 0 persen pada akhir 2026. Sementara target kemiskinan relatif dipatok 4,5–5 persen di 2029.
“Per Maret 2025, angka kemiskinan turun 0,56 persen menjadi 23,85 juta orang. Sedangkan kemiskinan ekstrem berkurang dari 3,1 juta menjadi 2,38 juta orang. Tapi penurunan ini masih di bawah angka ideal,” kata Muhaimin.
Menurutnya, salah satu penyebab utama sulitnya menekan angka kemiskinan adalah inflasi atau kenaikan harga barang pokok. Pada 2023, garis kemiskinan tumbuh 8,9 persen seiring inflasi 4,97 persen. Beberapa provinsi dengan inflasi tinggi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Selatan, dan Papua juga mengalami kenaikan garis kemiskinan.
“Pengendalian harga pokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Muhaimin menyebut paradigma penanggulangan kemiskinan di era Presiden Prabowo tidak lagi hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos memang penting, tetapi hanya solusi sementara.
“Kunci utama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Ada tiga strategi utama yang diusung pemerintah:
1. Mengurangi beban pengeluaran dasar lewat jaminan sosial dan bansos tepat sasaran.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses pekerjaan, pelatihan, dan peluang usaha.
3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan kawasan.
Selain itu, strategi juga diarahkan untuk kelompok rentan dan kelas menengah agar tidak jatuh miskin akibat guncangan ekonomi.
Muhaimin menambahkan, pemerintah menyalurkan sedikitnya Rp500 triliun setiap tahun untuk perlindungan dan bantuan sosial. Namun jumlah besar itu baru akan efektif bila data akurat, penyaluran tepat sasaran, serta manajemen program dijalankan dengan baik.
Respons Bupati Bulungan
Menanggapi hal itu, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
“Kami di daerah tentu merasakan langsung dampak kenaikan harga bahan pokok. Karena itu, langkah pengendalian inflasi tidak bisa ditunda. Pemerintah Kabupaten Bulungan juga terus mendorong agar masyarakat kecil mendapat akses usaha dan lapangan kerja yang lebih luas,” ucapnya.
Syarwani menambahkan, penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya berhenti pada bansos. “Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Jadi bantuan sifatnya sementara, tapi yang kita kejar adalah peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (**)
