NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Nunukan Gelar rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Senin (12/07/2021).
Rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Bupati Hj. Asmin Laura Hafid, tampak juga didampingi Wakil Bupati H. Hanafiah serta Pimpinan OPD Nunukan, TP PKK dan instansi vertikal lainnya.
Anggota DPRD yang hadir pada rapat tersebut menyepakati Raperda pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2020 dan menunggu evaluasi dari gubernur kemudian di tetapkan jadi Perda.
“Kita bersyukur atas disepakatinya Raperda ini, sebenarnya ini merupakan kegiatan ditahun 2020 dan hasil dari audit BPK dan Alhamdulillah Nunukan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tinggal dibahas secara detail saja di banggar,” Ujar Bupati Nunukan dua periode ini.
Laura sapaan akrabnya, mengatakan semua masukan dari DPRD Nunukan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah agar terus bisa mempertahankan prestasi yang telah di amanahkan. Terlepas dari semua terdapat juga program-program OPD yang dinilai kurang maksimal dan realisasinya
“Terkait dengan peningkatan PAD merupakan atensi pemerintah daerah, kalaupun ada program OPD yang kurang maksimal realisasinya kita mengakui memang hal tersebut juga merupakan kurangnya anggaran untuk dapat memaksimalkan program yang telah direncanakan,”kata dia.
“lagi-lagi kita terkendala di persoalan anggaran dan para OPD sebenarnya ingin menyelesaikan program yang ada hanya saja SPD yang tak kunjung keluar dari keuangan kalaupun kita ngotot ingin menjalankan program tersebut ini akan menjadi beban di pemerintah daerah Nunukan, tentu kita sesuaikan dengan aturan juga,” tambah Laura
Pembangunan dan pelaksanaan program di suatu daerah tak lepas dari bagaimana kondisi keuangan apakah mencukupi atau tidak untuk penggunaannya. (*ren)
