JAKARTA, Kaltaraaktual.com– Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Hj Rahmawati Zainal, menyoroti persoalan klasik di daerah pemilihannya, Kalimantan Utara (Kaltara). Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata, untuk serius memastikan dampak nyata dari investasi dan program desa wisata terhadap masyarakat lokal.
Dalam rapat bersama Menteri Perindustrian, Hj Rahmawati menanyakan sejauh mana realisasi investasi benar-benar membuka lapangan kerja bagi warga sekitar khususnya di provinsi Kaltara.
“Di dapil saya, sering terjadi demo karena masyarakat merasa tenaga kerja lokal tidak terserap. Saya ingin tahu, berapa banyak tenaga kerja yang diserap dari realisasi investasi? Dan apakah ada upaya khusus Kementerian agar investasi juga dibarengi dengan pengembangan keterampilan SDM lokal,” ujarnya, Rabu, (03/09/25).
Rahmawati juga menekankan pentingnya pemberian insentif atau poin bagi perusahaan industri yang memprioritaskan pekerja lokal. Menurutnya, langkah ini bisa mengurangi kesenjangan sosial yang kerap menjadi pemicu aksi protes di daerah.
Selain sektor industri, legislator asal Kalimantan Utara itu menyinggung soal program desa wisata yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu program unggulan Presiden. Ia menilai, banyak desa wisata yang dibangun kemudian ditinggalkan tanpa keberlanjutan.
“Kami butuh kejelasan indikator keberhasilan desa wisata. Jangan hanya jumlah desa yang jadi target, tapi bagaimana dampaknya pada pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Rahmawati juga meminta adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dengan data BPS maupun kementerian terkait, agar hasil program bisa diukur secara objektif di tingkat desa.
Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, program unggulan seperti desa wisata hanya akan menjadi proyek jangka pendek tanpa dampak nyata bagi masyarakat. (**)
