<div class="pf-content"><p dir="ltr">NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Bupati Nunukan H. Irwan Sabri bersama OPD terkait diantaranya Bappeda Litbang, DPMPTSP, DLH, BPKAD, Bagian Perekonomian dan SDA serta Bagian Tapem, melaksanakan audiensi terkait kelanjutan proposal proyek pembangunan listrik tenaga hybrid yaitu PLTS dan Biomassa berbahan baku tankos (tandan kosong) sawit ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (22/04/25)</p>
<p dir="ltr">Audiensi diterima oleh Direktur Bioenergi, Edi Wibowo beserta jajaran. sementara Kyudenko dipimpin oleh Matsumura dan Shinomiya yang hadir langsung dari Jepang.</p>
<p dir="ltr">Tampak juga turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna.</p>
<p dir="ltr">Proposal pembangunan Pembangkit listrik ini sendiri direncanakan berkapasitas 11,4 MW yg terdiri dari PLTS 2 MW, PLTBm 2,2 MW dan BESS 7,2 MW, dengan perkiraan investasi 250 milyar. Jika terwujud, daya listrik yang dihasilkan mampu mendukung kelistrikan di pulau Nunukan dan Sebatik.</p>
<p dir="ltr">Hingga saat ini, Pemkab Nunukan dan Kyudenko telah mencapai beberapa capaian terkait lokasi kegiatan yang direncanakan di Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan dan kajian kelayakan, namun demikian kendala yang masih dihadapi yaitu perhitungan nilai jual listrik dari pembangkit kepada PLN jika proyek benar-benar berjalan.</p>
<p dir="ltr">Dalam paparannya, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan dukungan penuh kepada Kyudenko untuk melakukan pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber dari PLTS.</p>
<p dir="ltr">Lebih lanjut dikatakan Irwan Sabri berharap Nunukan akan menjadi salah satu pelopor energi ramah lingkungan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Saya berharap kedepan Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pelopor energi ramah lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan&#8221; harap Bupati</p>
<p dir="ltr">Bupati Nunukan menyampaikan bahwa Pemkab Nunukan bermohon kepada Kementerian ESDM untuk dapat melakukan kajian ulang terkait tarif pembangkit tenaga hybrid, hingga tarif listrik bisa mencapai kisaran 20 sampai dengan 25 sen.</p>
<p dir="ltr">Dikesempatan yang sama Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan dukungan terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik di Nunukan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Pada prinsipnya kami mendukung proyek ini, namun demikian, kami berharap agar Kyudenko melakukan kajian yang lebih spesifik dalam upaya menurunkan indeks biaya produksi, agar usulan tarif yang diajukan dapat disesuaikan dengan kebijakan tarif yang ada&#8221; ucap Andriah.</p>
<p dir="ltr">Terakhir Andriah menyampaikan Kementerian ESDM juga tengah menyusun kembali kebijakan tarif khusus pembangkit hybrid yang akan menjadi acuan bagi proyek pembangkit energi baru dan terbarukan dan PLTBm (atau tenaga biomassa) terutama dari tankos sawit (jnd/cak/tus/prokompim)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button-md.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 194px;height: 30px;" />
 </a>
 </div></div>
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol. Budi Rachmat mewakili Kapolda Kaltara menghadiri…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com-Bupati Bulungan, Syarwani yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal membuka…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Sebanyak enam personel Polda Kaltara berhasil mengharumkan nama kesatuan dengan meraih prestasi…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Sebanyak 48 wartawan dari berbagai media di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sukses…
OPINI, Kaltaraaktual.com- Dalam lanskap kebudayaan kontemporer Indonesia, terjadi sebuah gejala yang tak terduga namun sarat…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial,…
Leave a Comment