<div class="pf-content"><p dir="ltr">NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Bupati Nunukan H. Irwan Sabri bersama OPD terkait diantaranya Bappeda Litbang, DPMPTSP, DLH, BPKAD, Bagian Perekonomian dan SDA serta Bagian Tapem, melaksanakan audiensi terkait kelanjutan proposal proyek pembangunan listrik tenaga hybrid yaitu PLTS dan Biomassa berbahan baku tankos (tandan kosong) sawit ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (22/04/25)</p>
<p dir="ltr">Audiensi diterima oleh Direktur Bioenergi, Edi Wibowo beserta jajaran. sementara Kyudenko dipimpin oleh Matsumura dan Shinomiya yang hadir langsung dari Jepang.</p>
<p dir="ltr">Tampak juga turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna.</p>
<p dir="ltr">Proposal pembangunan Pembangkit listrik ini sendiri direncanakan berkapasitas 11,4 MW yg terdiri dari PLTS 2 MW, PLTBm 2,2 MW dan BESS 7,2 MW, dengan perkiraan investasi 250 milyar. Jika terwujud, daya listrik yang dihasilkan mampu mendukung kelistrikan di pulau Nunukan dan Sebatik.</p>
<p dir="ltr">Hingga saat ini, Pemkab Nunukan dan Kyudenko telah mencapai beberapa capaian terkait lokasi kegiatan yang direncanakan di Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan dan kajian kelayakan, namun demikian kendala yang masih dihadapi yaitu perhitungan nilai jual listrik dari pembangkit kepada PLN jika proyek benar-benar berjalan.</p>
<p dir="ltr">Dalam paparannya, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan dukungan penuh kepada Kyudenko untuk melakukan pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber dari PLTS.</p>
<p dir="ltr">Lebih lanjut dikatakan Irwan Sabri berharap Nunukan akan menjadi salah satu pelopor energi ramah lingkungan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Saya berharap kedepan Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pelopor energi ramah lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan&#8221; harap Bupati</p>
<p dir="ltr">Bupati Nunukan menyampaikan bahwa Pemkab Nunukan bermohon kepada Kementerian ESDM untuk dapat melakukan kajian ulang terkait tarif pembangkit tenaga hybrid, hingga tarif listrik bisa mencapai kisaran 20 sampai dengan 25 sen.</p>
<p dir="ltr">Dikesempatan yang sama Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan dukungan terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik di Nunukan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Pada prinsipnya kami mendukung proyek ini, namun demikian, kami berharap agar Kyudenko melakukan kajian yang lebih spesifik dalam upaya menurunkan indeks biaya produksi, agar usulan tarif yang diajukan dapat disesuaikan dengan kebijakan tarif yang ada&#8221; ucap Andriah.</p>
<p dir="ltr">Terakhir Andriah menyampaikan Kementerian ESDM juga tengah menyusun kembali kebijakan tarif khusus pembangkit hybrid yang akan menjadi acuan bagi proyek pembangkit energi baru dan terbarukan dan PLTBm (atau tenaga biomassa) terutama dari tankos sawit (jnd/cak/tus/prokompim)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button-md.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 194px;height: 30px;" />
 </a>
 </div></div>
TANA TIDUNG, Kaltaraaktual.com– Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan…
TARAKAN, Kaltaraaktual.com- SiDokkes Polres Tarakan menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis khusus bagi pengemudi ojek online.…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Siti Rabiah, warga Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com - DPRD Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Daerah agar tidak hanya fokus pada peningkatan…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Firman, mendorong Dinas Pendapatan Daerah agar mempermudah akses…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad mansur meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera…
Leave a Comment