NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – Irama momentum Pilkada semakin menarik, genderang perang program pro rakyat kian terbuka antara bakal pasangan calon pada pilkada serentak 2020 yang menawarkan program melalui visi dan misinya.
Kebiasaan ini biasa terjadi dalam pertarungan di momentum Pilkada dimana semua paslon berebut untuk mengambil hati rakyat demi meraup pemilih memenangkan pertarungan.
Wujud nyata dari sebuah program adalah dengan menawarkan program-program yang rasional melalui visi misi di implementasikan dengan kondisi keuangan negara dan pemda yang sangat terbatas.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Negeri Brawijaya Malang, M. Barqa Prantama S.AP, M.AP menjelaskan Saat diwawancarai melalui via telepon selulernya, Senin siang, (07/09).
“Kondisi anggaran di daerah saat ini sangat tidak mungkin pasangan calon di pilkada membuat visi misi yang sangat tidak mungkin dijalankan nantinya karena ada aturan main untuk mengelola anggaran disetiap pos-pos anggaran baik dari DAK, DAU dan DBH,”beber MBP sapaan akrabnya.
Seperti pos anggaran pertahun RP. 150 juta untuk RT yang beredar luas di media sosial. Menurut pendapat Barqa, program tersebut hanya pepesan kosong untuk mengait suara masyarakat, karena menurutnya tidak mungkin bisa direalisikan bisa dikatakan itu adalah ketidakrasionalan dalam memahami sebuah kebijakan.
Ia menambahkan, Jika ini dipaksakan akan berdampak pada problem new di pemerintahan. Sejatinya masalah penganggaran itu harus dituangkan dan mengacu dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Sederhana saja, pengalaman paslon baik pertahana atau anggota DPRD sudah semestinya paham dan mengerti akan aturan pengelolaan keuangan daerah jadi tidak serta merta memaksa untuk merasionalkan kebijakan yang irasional,” jelas Dosen Unibraw tersebut.
Diketahui letak geografis Kabupaten memiliki 232 Desa artinya kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terpisah dan setiap RT-RT banyak yang berada di wilayah perbatasan negara.
“Paksaan tersebut bisa disebut dengan mal praktek Kebijakan Publik, dan tidak mungkin dilakukan karena pastinya sudah tahu kondisi keuangannya serta aturan main dalam pengelolaan anggaran,”terangnya.
Dosen Aktif Fisip Universitas Negeri Brawijaya Malang ini juga mengatakan jika ada paslon yang menjanjikan baik itu dari pertahana ataupun penantang baru hanyalah sebatas untuk mempengaruhi pemilih bukan menawarkan visi dan misi kepada masyarakat dengan akal sehat.
“Mengenai rencana lain dengan mengambil pos anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) itupun hal yang irasional dalam kacamata kebijakan,” katanya.
Di akhir kalimatnya MBP menekankan, visi misi setiap Paslon dengan program anggaran ratusan juta tiap tahun bagi RT tidak efesien ditengah kondisi nyata yang ada. Selain itu APBD terlihat besar karena ada Dana DAK di dalamnya sementara Dana DAK sudah ada peruntukan dan SOPnya.
***
