NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – DPRD Nunukan memberikan apresiasi atas prestasi pemerintah kabupaten Nunukan dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk kelima kalinya serta turut memberikan masukan.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh masing-masing oleh tiga fraksi di DPRD Nunukan dalam pandangannya terhadap nota pengantar bupati Nunukan terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan keterangan pertanggunjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Nunukan 2019 dalam rapat paripurna DPRD Nunukan Senin (29/6/2020).
Fraksi perjuangan persatuan nasional (PPN), menyampaikan apresiasi dan masukannya kepada Pemkab Nunukan bersama jajarannya atas tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Nunukan tahun anggaran 2019.
“Pertama kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemkab Nunukan namun beberapa masukan juga harus diperhatikan seperti pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit pratama di wilayah III Nunukan, operasional bus sekolah bagi anak yang sekolahnya jauh, akses jalan di Nunukan dan bantuan hand tractor buat para petani di desa Binusan” kata Juru bicara fraksi PPN Joni Sabindo saat membacakan pandangan fraksinya.
Begitu juga dari fraksi-fraksi di DPRD Nunukan juga tidak terbatas pada raihan WTP untuk kelima kalinya itu. Salah satunya Fraksi PKS yang mengapresiasi pemkab Nunukan namun tetap memberikan catatan penting.
“Fraksi Partai PKS juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemkab Nunukan dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan sehingga pemkab Nunukan mendapat WTP dari BPK RI namun kami juga memberikan catatan penting yakni kedepan pemerintah harus fokus terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM), selain itu pemerintah juga harus lebih krearif dan inovatif kedepannya agar bisa menambah pendapatan daerah,” kata Juru Bicara F PKS Inah Anggaraini saat membacakan pandangan fraksinya.
Terpisah apresiasi tersebut juga datang dari anggota DPRD sekaligus ketua fraksi Hanura Hj.Nikmah, menurutnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bupati Nunukan kepada DPRD perlu disikapi secara konstruktif yang membangun.
“Dalam membangun Nunukan memang salah satu tolak ukurnya adalah raihan prestasi termasuk penghargaan WTP dari BPK RI dan kami tetap apresiasi raihan tersebut, apalagi ini sudah kelima kalinya Nunukan mendapatkan WTP. tapi kita perlu bersikap apa adanya karena kita mengawasi,” ujarnya.
Untuk itu Nikmah juga yang mewakili fraksi Hanura menyarankan kepada pemerintah kabupaten Nunukan agar fokus terhadap pendapatan asli daerah (PAD) agar pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah bisa lebih maksimal lagi. Contohnya sumber PAD yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya harus dimaksimalkan sebaik mungkin sesuai dengan regulasi yang sah. (Arung)
