NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendatang diminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memprioritaskan putra daerah perbatasan Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Hendrawan, anggota DPRD Nunukan Fraksi PPN, Partai Nasdem ini mengatakan, Kemendikbud RI agar memberikan kebebasan dan kebijakan khusus kepada Pemerintah kabupaten Nunukan untuk membuka program P3K, terutama penerimaan putra putri daerah kategori honor guru maupun guru honorer yang sudah lama mengabdi di pelosok pedalaman.
“Hal ini saya sampaikan karena yang yang lebih tahu kondisi dan situasi wilayah pelosok perbatasan adalah Pemerintah Kabupaten, kami akan perjuangkan ini di kementerian. Semoga dengan cara seperti bisa berdampak pada peningkatan SDM dan terpenuhinya kebutuhan para guru honorer,”ungkap Hendrawan, Selasa siang, (19/01/2021).
Menurut dia, terkait soal rekrutmen P3K guru sebelumnya yang sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan, belum lagi kebijakan pemerintah pusat sering berubah-ubah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah di perbatasan ini.
“Pemerintah pusat harus punya kebijakan khusus untuk daerah perbatasan seperti di Nunukan. Dengan begitu bisa sinergi antara pusat dan daerah, karena formasi itu juga harus diusulkan oleh Pemda sesuai kewenangan dan kemampuan daerahnya,” beber Hendrawan.
Hendrawan juga meminta agar terjalin komunikasi intens antara Kemendikbud, Kementerian terkait dan pemerintah daerah sehingga akan muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan.
“Memang untuk melaksanakan program ini perlu proses dan tahapan namun harapan saya bapak menteri (Nadiem Makarim) bisa membuka peluang kepada para honorer,”tutupnya. (*)
