NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Anggota DPRD Nunukan menggelar rapat Paripurna perihal pemandangan umum DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2021 pada Senin, (11/04/22).
Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid memimpin langsung rapat tersebut juga didampingi wakil ketua DPRD H.Saleh, sedangkan Wilson sebagai perwakilan yang menyampaikan pandangan umum anggota DPRD Nunukan terhadap LKPj Bupati Nunukan secara keseluruhannya menyebutkan beberapa hasil rekomendasi secara tertulis.
Wilson mengatakan, LKPj Bupati tahun 2021 merupakan laporan yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintah Kab Nunukan selama 1 tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditampilkan dalam dokumen LKPJ ini dirampikan dalam bentuk capaian program dan kegiatan beserta permasalahan serta upaya penyelesaiannya yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.
“Tentu hal sebagai bentuk penjabaran dan pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Wilson politisi partai Golkar ini.
Berdasanan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang telah terima maka tahapan selanjutnya menjadi tugas DPRD Kabupaten Nunukan untuk membahasnya secara internal.
“Hasil pembahasan internal DPRD Kabupaten Nunukan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah daerah berupa rekomendasi yang digunakan sebagai bahan,” ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya memiliki fungsi melakukan pengawasan, hal ini sebagaimana temuang pada pasal 153 ayat (1) Undang-Undang.
Adapun poin-poin rekomendasi secara tertulis Anggota DPRD Nunukan sebagai berikut:
Bidang pendidikan rekomendasi yakni mutu pendidikan pemerataan tenaga pengajar dan rata-rata lama sekolah yang di ukur dari tingkat pendidikan yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu pada masa mendatang dengan adanya peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. Dengan data tersebut serta memperhatikan kondisi di kecamatan-kecamatan penyelenggaraan pendidkan sekiranya perlu mendapat dukungan yang lebih besar lagi, terutama penyenggaraan pendidikan wilayah-wilayah kecamatan di luar pulau Nunukan dengan meningkatkan ruang kelas, kesejahteraan tenaga pengajar dan fasilitas mumpuni untuk sarana mengajar.
Bidang Kesehatan, pemerintah telah menyediakan Rumah Sakit Pratama seperti di Kecamatan Sebatik, Sebuku dan Krayan. Rumah sakit ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan dokter spesialis, kegiatan rawat inap bagi pasien. Namun ada dua RS pratama yang belum beroperasi seperti di Kecamatan Sebuku dan Krayan sehingga diharapkan secepatnya ada realisasi anggaran operasional untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.
DPRD juga memberikan beberapa catatan untuk beberapa kegiatan yang telag laksanakan 100 persen namun realsas pembayarannya masih di bawah 50% sehingga diharapkan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan tersebut.
Selanjutnya Penggunaan anggaran bagi penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di harapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Kabupaten Nunukan.
Kemudian, Sumber daya manusia dalam hal menekan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien yang dinilai masih kurang sehingga diharapkan adanya perbaikan pelayanan sesuai dengan moto pelayanan di RSUD Kabupaten Nunukan yakni Bersih Ramah dan Bersahaja.
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPRD Kabupaten Nunukan mengapresiasi kinerja peningkatan sarana dan prasarana umum yang telah di bangun namun tetap memberikan rekomendasi yakni, perencanaan dan pengadaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai karena tidak tuntas, Tentu menjadi masalah sehingga tidak dapat difungsikan oleh masyarakat.
Terdapat beberapa kegiatan peningkatan jalan yang mana kualitasnya kurang baik dan akan mempercepat terjadi kerusakan yang tentunya akan membutuhkan biaya perbaikan, padahal umur ekonoms jalan tersebut bisa lebih panjang jika dibangun dengan kualitas yang baik.
Sangat diharapkan agar Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan sebaknya dilaksanakan secara komprehensif proporsional, berkelanjutan dan terukur, serta dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan Hal ini diharapkan agar pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana sesuai harapan serta berfungsi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Memperhatikan banyaknya ruas jalan yang rusak terutama di kecamatan kecamatan diluar pulau Nunukan, maka diharapkan agar pemerintah daerah dapat menganggarkan biaya yang cukup besar untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan secara adil dan merata di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan DPRD mengharapakan kepada DPUPR untuk dapat proaktif dalam hal melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan terhadap pemakaian Lapen (Lapis Penetrasi macadam) sebagai produk akhir pada pekerjaan peningkatan jalan DPRD Kabupaten Nunukan menyarankan agar pada produk akhir peningkatan jalan sebaiknya menggunakan produk AC-BC
Terakhir Bidang Pertanian dan Perikanan dalam arti luas.
Disektor pertanian dan perikanan dalam arti luas memiliki peranan yang cukup penting dalam menggerakan ekonomi masyarkat di Kabupaten Nunukan, hal ini dikarena hampir sebagian besar masyarakat di beberapa kecamatan memiliki mata pencanan sebagai petan, peternak, dan nelayan melalui kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul, pengendalian hama penyakit, pengadaan sarana prasarana untuk usaha skala kecil, kegiatan penanganan daerah rawan, pangan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah diharapkan bisa meningkatan produksi, mutu dan pendapatan bagi para petani.
Terhadap optimalisasi sumber pendapatan lewat hasil pertanian dan laut maka diharapkan agar pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap sumber daya nelayan dan penyuluh pertanian di lapangan.
Selanjutnya perlu mendapat perhatian terkait pembinaan bagi pembudidaya rumput laut, penanganan rumput laut, stabilitas harga serta dukungan pemasaran baik didalam negeri maupun diluar negeri.
DPRD mengharapkan kepada dinas terkat untuk mendorong percepatan penyusunan regulasi terkait pemanfaatan budidaya rumput laut sehingga dapat menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Nunukan.
Terkait zonasi diwilayah perairan yang sering menimbulkan permasalahan di tingkat petani dan nelayan, maka diharapkan pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk pengaturan zonasi wilayah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H Asmar, Beberapa kepala OPD dan Kelapa Bidang serta tim ahli penyusunan LKPj dari Politeknik Negeri Nunukan (PNN). (KA)
