NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengelar hearing yang mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) guna meminta klarifikasi pembangunan Puskesmas Lapri Sebatik Utara.
Proses pembangunan yang dipersoalkan beberapa Anggota DPRD sebelumnya telah ramai diperbincangkan, dimana pada pembangunan Puskesmas Lapri tersebut terindikasi menyalahi aturan. Selain Dinkes turut hadir juga perwakilan Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PU-PR), melalui rapat gabungan komisi yang di Pimpin Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid yang didampingi Wakil Ketua Burhanudin dan Ketua Komisi III H.Saleh di ruang rapat ambalat 1 kantor DPRD. Kamis, (18/6).
Burhanudin yang juga politisi PKS Nunukan Sekaligus Anggota DPRD Dapil II Sebatik, menilai pembangunan Puskesmas Sebatik Utara tidak melihat azas manfaat yang berlandaskan pada jumlah penduduk di Desa Lapri karena sebelumnya juga sudah ada Puskesmas.
“Kita menginginkan pelayanan kesehatan tapi lihatlah terlebih dahulu kenapa harus ada dua Puskesmas di satu Kecamatan,”ujar Burhanudin yang bertanya kepada Dinkes Nunukan.
Sedangkan Hj.Nursan dari partai Gerindra yang juga merupakan anggota DPRD Nunukan Dapil II Sebatik turut mempertanyakan persoalan yang sama.
“kenapa tidak melibatkan atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota DPRD Nunukan sebelum proses pembangunan Puskesmas berlangsung,”ujarnya
Menjawab persoalan tersebut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan dr. Mainstar Tololiu menjelaskan, pembangunan Puskesmas Lapri di Kecamatan Sebatik Utara merupakan pembangunan yang bersumber dari APBN dengan menggunakan dama alokasi Khusus atau (DAK).
“Jadi anggaran pembangunan Puskesmas Lapri bukan murni dari APBD Nunukan, karena ini Afirmasi dari kementerian Kesehatan RI yang telah Dinkes Nunukan perjuangkan tahun 2019 yang lalu,”kata Tololiu
Ia menambahkan walaupun jumlah penduduk di Desa Lapri masih terbatas, tapi program prioritas dari pusat khususnya program tersebut diperuntukkan bagi pulau terluar dalam hal bidang kesehatan yang perlu kita sambut tanpa harus menunggu demi pembangunan dibidang kesehatan.
“Di tahun depan sudah tidak tersedia lagi, makanya kita harus jemput bola,”ungkapnya
Dari pihak Dinkes Nunukan juga mengakui pembangunan tersebut belum di koordinasikan pada DPRD Nunukan.
“Waktu itu berbenturan saat penetapan anggaran desember tahun lalu, jadi tidak memungkinkan untuk di koordinasikan sehingga hal tersebut ditetapkan bersama dengan penetapan APBD Nunukan,”jelasnya
Sementara itu Hj Nikmah Anggota DPRD Nunukan yang juga dari dapil II Sebatik sekaligus ketua Fraksi partai Hanura mendukung pembangunan Puskesmas tersebut.
“Pada dasarnya saya apresasi ada pembangunan di sebatik apalagi untuk kesehatan, kedepannya juga harus merata pembangunannya baik di wilayah III dan IV Nunukan, kemudian alat kesehatan lebih ditingkat lagi selain itu pelayanan juga harus lebih di maksimalkan lagi,”pungkasnya
Penulis: MDF
