NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, (22/01/26). Kunjungan ini difokuskan pada studi banding pengembangan sistem digital dalam pelayanan kesekretariatan dewan.
Kehadiran Arpiah disambut jajaran Sekretariat DPRD Kota Bogor yang dikenal aktif mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai praktik digital yang telah diterapkan, mulai dari administrasi internal hingga pelayanan informasi publik.
Arpiah menggali sejumlah informasi terkait digitalisasi administrasi, pengelolaan dokumen, serta sistem layanan publik terintegrasi. Menurut dia, birokrasi tidak bisa lagi bertumpu pada pola kerja konvensional yang lambat dan berlapis, seiring perubahan zaman yang menuntut adaptasi teknologi.
“Era sekarang menuntut penyesuaian layanan birokrasi berbasis digital. Ini perlu kita carikan referensi agar bisa diadopsi di Nunukan,” ujar Arpiah usai pertemuan.
Ia menilai, perkembangan sistem digital membuka ruang kerja yang lebih transparan, memangkas alur administrasi, serta memperluas akses informasi. Aparatur pemerintahan, kata dia, harus mampu menyesuaikan diri agar pelayanan publik berjalan lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Arpiah juga menyinggung posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan yang tidak boleh tertinggal dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan. “Wilayah perbatasan jangan sampai dipersepsikan tertutup dari arus informasi. Dengan sistem digital, pelayanan bisa lebih cepat, biaya lebih ringan, dan masyarakat lebih terbantu,” katanya.
Ia menegaskan, penerapan teknologi digital di lingkungan DPRD bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjawab kebutuhan pelayanan yang semakin dinamis sekaligus memangkas proses administratif yang berbelit.
Dalam kesempatan yang sama, Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Bogor, Yunil Hafidz Sadar, SH, memaparkan sejumlah sistem digital yang telah diterapkan di lembaganya. Sistem tersebut mencakup pengelolaan agenda dewan, dokumentasi rapat, hingga layanan informasi publik berbasis aplikasi.
“Kami menggunakan sistem digital untuk mendukung kerja alat kelengkapan dewan dan pelayanan informasi. Semua terdokumentasi rapi dan dapat diakses dengan cepat sesuai kewenangan,” ujar Yunil.
Pertemuan berlangsung intens dengan pertukaran gagasan mengenai berbagai praktik digital yang dinilai relevan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan kesekretariatan DPRD.
Sebagai tindak lanjut, seluruh referensi hasil kunjungan akan dibahas dalam rapat DPRD Nunukan. DPRD juga berencana mengundang perangkat daerah terkait guna membahas pengembangan layanan digital secara lebih mendalam dan terarah. (tfk/dprdnnk/*red)
