NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Dibawah kepemimpinan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura, Pemkab Nunukan telah meraih sembilan (9) kali berturut-turut penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).
“Terkait progress akuntabilitas keuangan bahwa dgn mengacu pada sistem akuntansi pemerintah daerah, kepatuhan pemda terhadap hal diatas setiap tahun semakin meningkat,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Nunukan, Sirajuddin, Selasa, (22/10/24).
“Tentu dibuktikan dengan opini BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemda) Nunukan karena setiap tahun Kabupaten Nunukan mampu meriah opini tertinggi WTP selama 9 tahun berturut-turut termasuk selama kepemimpinan ibu Bupati Laura,” lanjut Sirajuddin.
Menurut Sirajuddin, dengan pola kepemimpinan Bupati Nunukan dua periode tersebut mampu berkolaborasi dan berkomunikasi baik hingga ke tingkat bawah disuruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini juga berkat kerja keras semua OPD tetapi juga arahan ibu Bupati Laura agar setiap pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan sampai pada pelaporan dan akuntansi harus mengacu pada aturan perundang undangan yang berlaku,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara. predikat WTP ke 9 ini terkait laporan keuangan tahun 2023.
“Walaupun ada perubahan regulasi dan sistem pengolahan keuangan, tetapi hal itu tidak akan mengurangi semangat kami dalam berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel dalam pelaporan keuangan,” sebut Sirajuddin.
Pemkab Nunukan dalam hal ini BKAD Nunukan tetap selalu menjaga dan meningkatkan tata kelola keuangan dan pengelolaan anggaran yang sesuai perundang-undangan. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal harus menjadi perhatian utama masing-masing OPD lingkup Pemkab Nunukan.
“Manajemen pengelolaan aset daerah dan tertib administrasi dengan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel itu tetap kita harus jaga. Kita pertahankan dan tingkatkan kerja keras dalam mengelola keuangan daerah dan aset daerah pada masa mendatang karena kita wajib membuat laporan keuangan yang disusun secara detail dan jelas,” tutup Sirajuddin . (**)
